Oleh: John NR Gobai (Waket IV DPRP Papua Tengah)

 

PERAN Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pomako yang terletak di Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika Papua Tengah seharusnya tidak hanya sebatas tempat pendaratan ikan. Lebih dari itu, PPI Pomako mesti dikembangkan sebagai pusat pembinaan nelayan lokal menjadi sentra produksi, pengolahan, sekaligus pemasaran hasil perikanan laut.

Slogan 3S: Sagu, Sampan, dan Sungai bukan sekadar simbol, melainkan identitas hidup masyarakat pesisir Mimika, khususnya suku Kamoro. Ketiga unsur ini saling terhubung dan membentuk sistem kehidupan yang utuh. Karena itu, PPI Pomako harus menjadi lokasi pelaksanaan penyuluhan terpadu oleh pemerintah dalam mendukung berbagai kegiatan perikanan dan peningkatan ekonomi nelayan.

Optimalisasi PPI Pomako penting agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi nelayan lokal. Pengelolaannya perlu terintegrasi dengan kampung nelayan sehingga pelabuhan ini menjadi simpul strategis ekonomi kawasan pesisir.

Baca Juga:
Dari Rakor Regional PBJ Se Tanah Papua, Suharti : Setiap Rupiah yang Dibelanjakan Diterjemahkan dalam Sarana Prasarana Pembangunan
Perkuat Deteksi Dini dan Penanganan Kusta, Dinkes Mimika Skrining 870.863 Warga
13 Anggota DPRK Mimika “Alpa” Hadir Pembukaan Rapat Paripurna Pembahasan Perubahan APBD 2026, Kemong : Alokasi Belanja Daerah Diarahkan Program Prioritas Kebutuhan Masyarakat

Bayangkan jika setiap ton ikan yang diturunkan dapat dilelang secara transparan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hasilnya bukan hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal di Mimika, tetapi juga mampu menjangkau wilayah pegunungan seperti Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, hingga Kabupaten Paniai. Rantai pasok ekonomi akan bergerak, harga lebih stabil, dan masyarakat tidak lagi kekurangan persediaan ikan segar.

Semangat Otonomi Khusus Papua seharusnya memberi ruang lebih luas bagi daerah untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri. Namun hingga kini, implementasinya belum menyentuh secara serius kepentingan nelayan dan masyarakat adat.

Dalam praktiknya, kebijakan pusat yang kurang berpihak serta perilaku oknum aparat yang tidak bertanggungjawab justru mempersempit ruang hidup masyarakat adat dan nelayan. Otonomi tidak boleh berhenti pada slogan. Yang dibutuhkan adalah kebijakan konkret dan implementasi nyata yang berpihak kepada masyarakat bawah bukan aturan yang secara perlahan menyingkirkan mereka dari sumber penghidupan sendiri.

PPI Pomako harus menjadi simbol keberpihakan itu. Pusat ekonomi rakyat pesisir yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. **

Dibaca: 71
Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.