Bayangkan jika setiap ton ikan yang diturunkan dapat dilelang secara transparan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hasilnya bukan hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal di Mimika, tetapi juga mampu menjangkau wilayah pegunungan seperti Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, hingga Kabupaten Paniai. Rantai pasok ekonomi akan bergerak, harga lebih stabil, dan masyarakat tidak lagi kekurangan persediaan ikan segar.

Semangat Otonomi Khusus Papua seharusnya memberi ruang lebih luas bagi daerah untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri. Namun hingga kini, implementasinya belum menyentuh secara serius kepentingan nelayan dan masyarakat adat.

Dalam praktiknya, kebijakan pusat yang kurang berpihak serta perilaku oknum aparat yang tidak bertanggungjawab justru mempersempit ruang hidup masyarakat adat dan nelayan. Otonomi tidak boleh berhenti pada slogan. Yang dibutuhkan adalah kebijakan konkret dan implementasi nyata yang berpihak kepada masyarakat bawah bukan aturan yang secara perlahan menyingkirkan mereka dari sumber penghidupan sendiri.

PPI Pomako harus menjadi simbol keberpihakan itu. Pusat ekonomi rakyat pesisir yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. **

Dibaca: 71
Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.