Alice menyampaikan, sosialisasi tentang rehabilitasi irigasi ini sesuai arahan presiden menyediakan sumber daya air dalam mendukung swasembada pangan. Program ini juga sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dengan program prioritas tentang penyediaan pasokan air berkelanjutan dan proyek strategis nasional.

Dalam sosialisasi tersebut, Alice menekankan kepada para petani harus mempunyai satu komitmen dan kesamaan pemikiran untuk menerima program tersebut dan tidak ada yang menolak serta menuntut pembayaran disaat pembukaan lahan.

Sebab program yang diturunkan oleh pemerintah untuk mendukung ketersediaan pasokan pangan terutama padi bagi masyarakat sendiri.  Pemerintah selalu siap mendukung membuka lahan milik petani.

Ia mengakui meskipun belum duduk membahas secara detail dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua tentang lahan, namun dalam program ini ada dua jenis lahan yang digunakan untuk menanam yakni di tanah kering khusus padi gogo dan lahan basah (sawah).

Dalam menjalankan program ini, Alice mendorong para petani milenial yang tenaganya masih kuat ikut ambil bagian dalam mencetak sawah, bukan mengharapkan para petani usia lanjut karena tingkat produktivitasnya sudah berkurang.

Ia menambahkan untuk penyiapan jaringan irigasi selama ini Distanbun bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Sedangkan oleh Distanbun hanya menyiapkan jalan tani dengan lebar 3-4 meter untuk memudahkan aktivitas dan distribusi pangan.

“Tapi kalau ukuran jalannya lebarnya lebih dari 3-4 meter, jembatan dan beraspal maka kami harus laporkan ke PUPR untuk bangun,” kata Alice. **