Timika,papuaglobalnews.com – Petani Kampung Mulia Kencana SP7 dan Kampung Limau Asri SP5 Distrik Iwaka Kabupaten Mimika Papua Tengah menjadi lokus program swasembada pangan nasional pada tahun 2026.

Sebagai langkah awal persiapan pelaksanaan program tersebut, Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua, Dandim 1710 Mimika dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanbun) Mimika bersama Liweti Murib Kepala Kampung Mulia Kencana SP7 memberikan sosialisasi rehabilitasi jaringan irigasi di Kampung Mulia Kencana dan Limau Asri pada Rabu 10 September 2025.

Sosialisasi ini sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 2 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Sosialisasi yang berlangsung di Balai Kampung Mulia Kencana SP7 dibuka oleh Alice Irene Wanma, Kepala Distanbun Mimika.

Alice kepada papuaglobalnews.com menjelaskan, ini merupakan program Presiden Prabowo secara nasional tahun 2025 dengan pelaksanaannya tahun 2026.

Alice menjelaskan berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Lahan Irigasi dan Pertanian Kementerian Pertanian tertanggal 28 Agustus 2025 yang diterimanya, melalui Dinas Pertanian Provinsi Papua Tengah nomor B-1352/SR.040/J/08/2025 perihal usulan Area of Interest (AoI) kegiatan cetak sawah (CS) tahun 2026 untuk wilayah Papua Tengah dari delapan kabupaten mendapat 2000 hektar dengan pembagian Kabupaten Nabire 1000 Ha dan Mimika 1000 Ha.

Ia mengatakan, dengan kuota 1000 hektar ini bukan hanya dalam satu hamparan lahan tetapi kemungkinan besar tersebar di setiap distrik menjadi sasaran program ini. Namun dalam menjalankan program tersebut sasaran cetak sawah paling banyak di wilayah Distrik Iwaka.

Alice menyampaikan, sosialisasi tentang rehabilitasi irigasi ini sesuai arahan presiden menyediakan sumber daya air dalam mendukung swasembada pangan. Program ini juga sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dengan program prioritas tentang penyediaan pasokan air berkelanjutan dan proyek strategis nasional.

Dalam sosialisasi tersebut, Alice menekankan kepada para petani harus mempunyai satu komitmen dan kesamaan pemikiran untuk menerima program tersebut dan tidak ada yang menolak serta menuntut pembayaran disaat pembukaan lahan.

Sebab program yang diturunkan oleh pemerintah untuk mendukung ketersediaan pasokan pangan terutama padi bagi masyarakat sendiri.  Pemerintah selalu siap mendukung membuka lahan milik petani.

Ia mengakui meskipun belum duduk membahas secara detail dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua tentang lahan, namun dalam program ini ada dua jenis lahan yang digunakan untuk menanam yakni di tanah kering khusus padi gogo dan lahan basah (sawah).

Dalam menjalankan program ini, Alice mendorong para petani milenial yang tenaganya masih kuat ikut ambil bagian dalam mencetak sawah, bukan mengharapkan para petani usia lanjut karena tingkat produktivitasnya sudah berkurang.

Ia menambahkan untuk penyiapan jaringan irigasi selama ini Distanbun bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Sedangkan oleh Distanbun hanya menyiapkan jalan tani dengan lebar 3-4 meter untuk memudahkan aktivitas dan distribusi pangan.

“Tapi kalau ukuran jalannya lebarnya lebih dari 3-4 meter, jembatan dan beraspal maka kami harus laporkan ke PUPR untuk bangun,” kata Alice. **