Perlawanan Orang Papua Melalui Syair dan Lagu: Musik, Ingatan dan Politik Tanah yang Dicuri

Dinamika ini juga sarat geopolitik. Papua berada di persimpangan Indo-Pasifik, di mana minyak bumi, nikel untuk baterai, gas untuk keamanan energi, dan tanah untuk agribisnis menghubungkan sumber daya lokal dengan pasar global dan kepentingan kekuatan internasional. OAP jarang dipandang sebagai aktor politik; mereka lebih sering dianggap sebagai penghalang atau penerima manfaat pasif dari keputusan yang dibuat di tempat lain.

“Seandainya aku panglima surgawi,

Aku akan memohon pada Tuhan…”

Lirik ini bukan keinginan untuk berkuasa, tetapi seruan moral. la mempertanyakan kepemimpinan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi di atas martabat manusia. Pesannya sejalan dengan teologi pembebasan: kekuasaan tanpa keadilan menjadi kekerasan struktural.

Refrain “Tapi itu hanya ekspektasi” menyingkap jarak antara janji dan kenyataan. Pembangunan terus dideklarasikan, namun kemiskinan tetap ada di samping kekayaan luar biasa. Dari perspektif hak asasi manusia, ini adalah ketidakadilan berlapis. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat menegaskan hak atas tanah, budaya, dan Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), namun sering diabaikan di Papua, terutama ketika proyek dipandang sebagai “kepentingan nasional.”

Di sinilah musik menjadi perlawanan non-violence. la melestarikan ingatan, menantang narasi resmi, dan menegaskan bahwa pembangunan tanpa keadilan bukan kemajuan. Politik ekstraktif yang berlangsung puluhan tahun tidak hanya merusak ekosistem; ia menggerogoti identitas dan masa depan.

Selain itu, kesempatan menjadi tuan di negeri sendiri adalah tuntutan yang tak kalah penting. Akhir tahun lalu (2025), masyarakat adat Papua, lembaga adat, bahkan mendapat dukungan dari pihak luar Papua, mendorong Frans Pigome ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia oleh Presiden Prabowo. Selama ini, belum pernah ada Presiden Direktur PT Freeport yang berasal dari OAP, meskipun perusahaan ini mengeruk kekayaan alam mereka selama puluhan tahun. Orang Papua terlalu sering hanya menjadi penonton di negeri mereka sendiri.

Diskriminasi struktural dan model pengembangan SDM eksklusif menghalangi mereka dari posisi strategis. Era modern menuntut perubahan. Saat ini, SDM OAP sudah sangat siap untuk memimpin, terbukti melalui pengalaman internasional tokoh seperti Frans Pigome. Memberi ruang bagi mereka bukan hanya soal keadilan sosial, tetapi juga memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan berbasis kepentingan lokal.

Papua mungkin memunculkan bayangan Eden, tetapi Eden hanya ada jika manusia diperlakukan dengan martabat, tanah dihormati, dan komunitas memiliki suara nyata. Tanpa keadilan, Eden tetap metafora indah sekaligus ilusi yang menyakitkan.

Rekomendasi Kebijakan: Lima Langkah Mendesak

1. Moratorium Proyek Strategis Nasional di Papua yang memengaruhi tanah dan hutan adat, hingga evaluasi independen dan inklusif selesai.

2. Percepatan pengakuan dan perlindungan hukum wilayah adat untuk menjamin keamanan tanah.

3. Penegakan FPIC yang wajib dan dapat ditegakkan dalam semua proyek pembangunan dan investasi.

4. Peralihan model pembangunan dari ekstraktif ke keadilan ekologis dan kepemimpinan adat.

5. Pendidikan dan kebijakan pembangunan berbasis budaya lokal, memberdayakan OAP sebagai subjek, bukan objek, pembangunan.

Penulis menuliskan refleksi opini ini di malam musim dingin di Alfter, North Rhine-Westphalia, Jerman, jauh dari tanah air, namun kerinduan untuk melihat Papua yang maju ke arah lebih baik lagi tetap kuat; agar OAP dapat berjalan menuju “Telos” mereka, tujuan akhir yang bermakna. Dalam filosofi klasik, Telos berarti tujuan akhir atau maksud hidup. Di sini, ia melambangkan martabat, keadilan, kelangsungan budaya, dan harmoni dengan tanah.

Bagi Orang Papua, Telos tak terpisahkan dari wilayah leluhur dan komunitas, horizon moral yang ada sebelum negara modern, pasar global, dan geopolitik ekstraktif. Telos itu telah tertulis jauh sebelum dunia modern terbentuk, sehingga tidak ada proyek, agenda politik, atau kepentingan geopolitik yang berhak menghapusnya. **