Perda Perlindungan Pengusaha OAP Jangan jadi Selembar Kertas Tersimpan Rapi di Laci
Oleh : Delfian Del Beanal – Kepala Devisi Kontruksi KAPP Mimika
KAMAR Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Mimika secara resmi memberikan pernyataan kritis serius terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua (OAP).
KAPP menegaskan regulasi yang baik ini tidak boleh hanya berakhir sebagai “selembar kertas” tanpa taring di lapangan yang disimpan rapi di laci.
Perda ini dinilai sebagai langkah krusial dan dasar hukum yang kuat untuk memproteksi hak-hak ekonomi pengusaha lokal OAP. Namun, KAPP mengingatkan bahwa ujian sejati dari Perda ini adalah implementasi harus nyata, “hidup” dan dikawal ketat hingga ke tingkat bawah.
Pernyataan ini ditujukan langsung kepada seluruh kelompok kepentingan (stakeholders) yang beroperasi, berinvestasi di wilayah Kabupaten Mimika.
KAPP mendesak agar regulasi ini wajib dipatuhi dan dijalankan oleh semua pengusaha yang ada baik itu perusahaan swasta dan privatisasi yang mengeruk keuntungan di tanah Mimika mulai dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai perpanjangan tangan pemerintah serta para investor yang menanamkan modalnya di Mimika.
Melihat fenomena persoalan ini KAPP menuntut pemerintah membentuk instrumen filter (Validasi) sebuah keputusan turunan lewat Peraturan Bupati (Perbup).
Untuk memastikan Perda ini berjalan efektif dan tepat sasaran, KAPP Mimika menyatakan Perda ini tidak akan kuat jika berjalan sendiri. Perlu ada alat kontrol yang tegas agar tidak ada celah bagi oknum non OAP yang “meminjam bendera” atau mengatasnamakan pengusaha Papua.
KAPP Mimika secara tegas mendesak dan mengharapkan:
- Penerbitan Keputusan (SK) Bupati Mimika: Pemerintah Daerah, khususnya Bupati Mimika, harus segera mengeluarkan Keputusan Bupati yang berfungsi sebagai acuan baku dan instrumen hukum turunan yang dengan tegas melibatkan Dewan Adat Daerah Mimika sebagai Lembaga Representasi OAP agar bisa melakukan validasi administrasi agar mendapatakan pengakuan adat Papua bersama pemerintah sebagai syarat mutlak dalam mengawal Perda Nomor 5 Tahun 2025.
- Fungsi Filter dan Validasi: SK Bupati tersebut harus memuat mekanisme filter dan validasi yang ketat untuk memverifikasi siapa saja yang benar-benar dikategorikan sebagai pengusaha OAP asli melalui 1 pintu Honai Pengusaha OAP.
- Transparansi Proyek dan Kemitraan: Validasi ini penting agar investasi, proyek, maupun program kemitraan yang di pemerintah, Freeport dan mitra lainnya benar-benar memberdayakan pengusaha OAP, bukan pihak luar yang memanfaatkan kekurangan OAP dalam situasi yang ada di daerah.
Selain itu KAPP mengeluarkan pernyataan sikap:
Kami melihat Perda Nomor 5 Tahun 2025 ini sangat baik sebagai dasar proteksi. Namun, kami tidak mau Perda ini mati di atas meja. Perda ini musti hidup! Kami akan kawal ketat penerapannya di seluruh sektor usaha, baik BUMN, BUMD, swasta, maupun investor asing. Kami meminta Bupati segera mengeluarkan Perbub sebagai alat validasi yang resmi untuk menjadi alat filter agar pengusaha OAP tidak menjadi penonton di tanahnya sendiri. Perlindungan harus nyata, bukan sekadar janji tertulis.
KAPP Mimika sebagai Honai Asosiasi Pengusaha OAP berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog sekaligus melakukan pengawasan melekat di lapangan agar kesejahteraan perekonomian masyarakat adat Mimika dapat terwujud melalui kedaulatan ekonomi pengusaha OAP. **
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
