Perda Minuman Beralkohol Mimika Nomor 6 Tahun 2025 Diberlakukan, Pengendalian dan Pengawasan Jadi Tantangan Pemerintah Daerah

Timika,papuaglobalnews.com – Kabupaten Mimika akhirnya memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Perda ini menjadi regulasi baru setelah sebelumnya Mimika memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Memasukkan, Memperdagangkan, dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol serta Perda Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur pokok larangan serupa.

Perubahan regulasi dari pendekatan larangan menuju pengendalian dan pengawasan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Mimika. Sebab, penerapan Perda yang baru tidak hanya membutuhkan kepastian hukum, tetapi juga sistem pengawasan terpadu yang ketat, terukur, dan berkelanjutan ole Tim Terpadu.

Pengurus Kadin Mimika, Viktor Kabey, menilai bahwa substansi Perda Nomor 6 Tahun 2025 harus diikuti dengan langkah konkret dalam pelaksanaannya, terutama terkait pengawasan distributor, pengendalian kuota, serta penataan lokasi penjualan minuman beralkohol.

Dalam Bab II, Perda tersebut mengatur asas, maksud, dan tujuan pengendalian serta pengawasan minuman beralkohol. Asas yang menjadi landasan meliputi pengayoman, kemanusiaan, ketertiban dan kepastian hukum, perlindungan dan keselamatan, kesadaran hukum, serta partisipasi masyarakat.

Sementara itu, pengendalian dan pengawasan diarahkan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat, melindungi hak asasi manusia serta harkat dan martabat manusia, mewujudkan keamanan dan ketertiban umum, serta menjamin kepastian hukum.

Menurut Viktor, ketentuan tersebut merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan oleh tim terpadu. Pengawasan tidak boleh berhenti pada keberadaan regulasi, tetapi harus diwujudkan melalui koordinasi antar lembaga, pengawasan di lapangan, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Perda.

Viktor menyoroti perubahan jumlah distributor minuman beralkohol di Mimika. Jika sebelumnya hanya terdapat satu distributor yang sekaligus memiliki toko penjualan, kini jumlah distributor disebut bertambah menjadi tiga seiring perubahan kebijakan dalam Perda yang baru.

Menurutnya, perubahan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh. Pada kondisi sebelumnya, hanya satu distribusi dan keberadaan toko penjualan telah berkembang di berbagai sudut kota sesuai auran tata ruang. Karena itu, penambahan distributor harus disertai pemetaan yang jelas agar pengawasan tidak semakin sulit dilakukan.

Perubahan dari satu distributor menjadi tiga distributor perlu dikaji kembali, terutama dari sisi pengawasan, pengendalian peredaran, dan kesesuaiannya dengan tata ruang wilayah.

Selain jumlah distributor, pengendalian kuota minuman beralkohol juga menjadi perhatian penting. Kuota yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Bupati harus memiliki mekanisme pengawasan yang jelas dan terukur.

Pengawasan tersebut, menurut Viktor, perlu mencakup rantai distribusi dari produsen atau pabrikan, proses kepabeanan, hingga penyaluran dan penjualan di wilayah Mimika. Dengan demikian, jumlah minuman beralkohol yang masuk dan beredar dapat dipantau secara transparan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persoalan berikutnya penerapan ketentuan jarak antar tempat penjualan minuman beralkohol, jarak satu kilometer antar pengecer serta pembatasan lokasi yang berdekatan dengan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, rumah ibadah dan kawasan permukiman, identifikasi dan penerapan ketentuan jarak tersebut berpotensi menjadi tantangan apabila tidak didukung pemetaan lokasi yang akurat.

Menurutnya, kondisi sebelumnya, ketika hanya terdapat satu distributor yang sekaligus memiliki toko penjualan, keberadaan tempat penjualan satu distributor yang lalu telah tersebar di berbagai sudut kota sehingga perlu memastikan kembali kesesuaiannya dengan ketentuan tata ruang dan zonasi untuk toko/ distributor yang baru.

Mantan anggota DPRD Mimika ini mengingatkan  bahwa keberadaan Perda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol harus menjadi momentum untuk membangun sistem pengawasan yang lebih tertib, transparan, adil dan bertanggungjawab keselamatan masa depan masyarakat di Kabupaten Mimika.

Perubahan dari kebijakan larangan menuju pengendalian dan pengawasan membawa konsekuensi berupa tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah, terutama dalam mengawasi  dan mengendalikan kuota, serta memastikan lokasi penjualan sesuai dengan ketentuan tata ruang.

Intinya, keberhasilan Perda ini tidak cukup diukur dari lahirnya regulasi, tetapi dari kemampuan pemerintah daerah memastikan seluruh ketentuan benar-benar dilaksanakan. Pengendalian yang ketat, penataan lokasi yang jelas, dan pengawasan yang konsisten menjadi kunci untuk menjaga kepastian hukum, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat Mimika. **