Peluru Ketakutan Melahirkan Dominasi
Oleh : Laurens Minipko
DI TENGAH riuhnya kabar dan saling tuding, Papua kembali menjadi panggung tragedi. Rentetan penembakan di Tembagapura, Intan Jaya, dan Puncak harus dicermati lebih dari deretan angka korban.
Ia cermin buram dari sebuah realitas yang tak kunjung usai. Penggunaan kekerasan bersenjata sebagai alat untuk menancapkan ketakutan dan mengukuhkan dominasi. Siapa pun pelakuknya, baik itu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau pihak keamanan negara, dampaknya selalu sama. Warga sipil terperangkap dalam pusaran teror, sementara kuasa atas wilayah dan sumber daya menjadi taruhan utama.
Pada Februari dan 2026, Tembagapura kembali berdarah. Penembakan terhadap kendaraan PT Freeport Indonesia di Mile 50 menewaskan seorang Prajurit TNI dan melukai karyawan. Aparat keamanan negara menuding KKB sebagai otak di blik serangan tersebut. Belum lama berselang, pada Oktober 2025, Intan Jaya menjadi saksi bisu penguasaan markas KKB oleh pasukan TNI, yang juga menelan korban dari warga sipil. Di Puncak, antara April dan Mei 2026, kontak senjata terus berlanjut, merenggut nyawa warga tak berdosa. Pola yang mencolok dari setiap insiden ini adalah narasi saling tuding. Di tengah kabut tudingan ini, satu hal yang jelas, kekuatan menyelimuti dan dominasi menjadi tujuan.
Ketakutan, dalam banyak konteks, adalah instrumen politik yang ampuh. Altheide, dalam karyanya “Creating Fear: News and the Construction of Crisis” (2017) menyoroti bagaimanna ketakutan dalam diskursus politik digunakan sebagai alat kontrol sosial. Dalam konflik bersenjata, ketakutan yang disuntikkan melalui peluru bukan hanya melumpuhkan individu, tetapi juga memecah belah komunitas, melemahkan perlawanan, dan pada akhirnya, membuka jalan bagi penguasaan. Ini adalah strategi kuno yang terus berulang. Ciptakan kekacauan, sebarkan teror, dan kemudian tawarkan “ketertiban” di bawah kendali pihak yang paling kuat.
Teori militer dan kontra-insuregnsi seringkali berbicara tentang “winning heart and minds” atau memenangkan hati dan pikiran rakyat. Namun, dalam praktiknya, seringkali yang terjadi adalah kebalikannya. Penguasaan wilayah melalui intimidasi dan kekerasan. Siapa yang menguasai wilayah, dialah yang mendikte narasi, mengontrol pergerakan, dan pada akhirnya, menguasai sumber daya.
Kasus Papua, dengana kekayaan alamnya yang melimpah, khusus di sekitar Tembagapura, adalah contoh nyata bagaimana konflik bersenjata seringkali berakar pada perebutan kontrol atas sumber daya. Ini lebih dari pertarungan ideologi, ia juga pertaraungan ekonomi yang brutal.
Sejarah mencatat banyak contoh bagaimana kekerasan bersenjata digunakan untuk dominasi. Perang Vietnam, dengan taktik “strategic hamlets”-nya, menunjukkan upaya masif untuk mengontrol populasi pedesaan melalui pemindahan paksa dan kekerasan. Di Afrika, konflik di Sierra Leone atau Kongo adalah kisah pilu tentang penguasaan tambang berlian atau mineral lainnya melalui teror brutal terhadap warga sipil. Bahkan konflik modern speerti di Gaza atau Ukraina, di mana infrastruktur dan lingkungan menjadi target, menunjukkan upaya melumpuhkan lawan dan menguasai wilayah secara de facto. Dalam setiap kasus, peluru yang ditembakkan tidak hanya membunuh, tetapi juga menanam benih ketakutan yang subur, yang pada gilirannya akan menghasilkan panen dominasi atas wilayah.
Lantas, siapa sebenarnya pelaku di balik setiap penembakan? Di tengah saling tuding yang tak berkesudahan, jawabannya mungkin terletak pada siapa yang pada akhirnya menduduki dan menguasai wilayah tersebut. Siapa yang mampu memaksakan kehendaknya, mengendalikan pergerakan, dan mengeksploitasi sumber daya, dialah yang mendapatkan keuntungan dari kekerasan tersebut. Peluru ketakutan adalah alat, dan kuasa dominasi adalah tujuannya. Selama siklus kekerasan ini terus berputar, Papua akan terus menjadi ladang ketakutan, dan dominasi akan terus berganti wajah, namun esensinya tetap sama. Penguasaan atas manusia, wilayah dan kekayaan alamnya. (*)
