Papua Tengah Kekurangan Dokter
Timika,papuaglobalnews.com – Provinsi Papua Tengah memiliki luas wilayah 61 ribu kilometer dengan jumlah penduduk 1,4 juta tersebar di delapan kabupaten kini masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan (Nakes) terutama dokter gigi dan spesialis.
Hal ini disampaikan oleh Dr. drg. Yohanes Tebai, MH.Kes, Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Papua Tengah dalam sambutan membuka Rapat Kesehatan Daerah (Rakesda II) Provinsi Papua Tengah di Timika, Senin 10 November 2025.
Rakesda II ini dengan tema ‘Aksi Bersama Untuk Papua Sehat, Strategi, Efektif Peningkatan Kesehatan’ dengan peserta para direktur dan kepala dinas se Papua Tengah.
Yohanes menjelaskan berdasarkan luas wilayah tersebut jika dibagi penyebaran penduduk dengan 24 Kepala Keluarga (KK) mendiami satu kilometer persegi dan jumlah keseluruhan ketersediaan fasilitias Kesehatan (Faskes) 150 Puskesmas yang tersebar di delapan kabupaten.
Melihat minimnya fasilitas ini, Yohanes mengungkapkan ini menjadi tantangan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah dalam memberikan akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat.
Menurutnya, dengan jumlah penduduk 1,4 juta dimana satu kilometer persegi didiami 24 KK mendorong menerapkan pola pelayanan bukan lagi difokuskan dalam gedung tetapi petugas turun mencari masyarakat di lapangan atau di luar gedung.
“Kalau kita hanya menunggu di Puskesmas maka yang kita layani hanya menjakau lima kilometer, maka hanya 120 KK,” jelas Yohanes.
Ia menyampaikan wilayah Papua Tengah mengajukan penambahan Puskesmas, Pustu di Kementerian Kesehatan bukan suatu kebetulan melainkan setelah melihat kondisi riil kebutuhann di lapangan.
“Kita membutuhkan akses-akses layanan lebih mendekatkan kepada masyarakat, dengan penduduk yang tidak terpusat. Solusinya meminta menambah fasilitas kesehatan,” jelas drg. Yohanes.
Yohanes mengungkapkan berbicara akses layanan sangat berhubungan langsung dengan kebutuhan fasilitas Puskesmas, Pustu dan Posyandu.
Ia menyebutkan dari 150 Puskesmas tersebut baru 130 yang teregistrasi sementara sisanya 20 dalam upaya diregistrasi.
“Sampai saat ini masih banyak Faskes belum terakreditasi,” tuturnya.
