Oktober 2026, Kementerian PU Bangun Fasilitas SRT 76 Mimika, 64 KK Mulai Kosongkan Lokasi
Timika,papuaglobalnews.com – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI dijadwalkan mulai membangun fasilitas gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 76 Mimika pada Oktober 2026. Pembangunan akan dilakukan di atas lahan seluas 8,5 hektare di Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika.
“Kami bersama Bupati tiga minggu lalu baru saja bertemu dengan Kementerian Sosial di Jakarta. Dalam pertemuan itu disampaikan bahwa Kementerian PUPR akan mulai bangun pada Oktober nanti,” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Hasan Kemong, kepada papuaglobalnews.com di sela Sosialisasi dan Implementasi Penanganan Keluarga Anak Putus Sekolah dan Anak Karton yang digelar Dinas Sosial di salah satu hotel di Timika, Senin 29 Juni 2026.
Hasan mengatakan, dengan adanya kepastian pembangunan tersebut, tugas Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial memastikan lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan sudah dikosongkan oleh masyarakat yang selama ini menempatinya.
Ia menegaskan, bagi warga yang memiliki lahan sendiri, pemerintah daerah siap membantu membangun rumah layak huni.
“Masyarakat yang selama ini tinggal di lokasi tersebut sudah mulai membongkar papan maupun kayu bekas bangunan sekolah berpola asrama yang mereka tempati untuk dibangun kembali di luar lokasi itu. Nanti kami buat proposal ajukan ke Bupati. Kalau ada dana pasti kita bantu,” katanya.
Menurut Hasan, terdapat sekitar 64 kepala keluarga (KK) yang selama ini menempati kawasan tersebut. Mereka bukan berasal dari Suku Kamoro, melainkan campuran masyarakat Papua dan non-Papua yang sehari-hari mencari nafkah dengan mengumpulkan sampah di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Iwaka.
“Sesuai hasil penelusuran saya dan saat sosialisasi, mereka mengaku memilih tinggal di bekas gedung sekolah berpola asrama itu karena dekat dengan TPA Iwaka. Mereka sudah tinggal lama di sana sejak sekolah tersebut tidak lagi difungsikan,” jelasnya.
Hasan mengakui, pada awalnya sebagian warga sempat keberatan saat diminta mengosongkan lokasi. Namun setelah dilakukan pendekatan secara persuasif dan diberikan pemahaman mengenai rencana pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi, mereka akhirnya bersedia meninggalkan lokasi dan mulai membongkar material bangunan lama untuk digunakan membangun rumah di luar kawasan milik pemerintah.
Ia mengakui hampir setiap hari turun langsung ke lokasi untuk memantau perkembangan proses pengosongan oleh 64 KK tersebut.
“Bupati Johannes Rettob juga sudah turun langsung bertemu dengan warga sekaligus menyosialisasikan agar mereka meninggalkan lokasi dan membangun rumah di atas lahan milik sendiri,” ujarnya.
Terkait anggaran pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Mimika, Hasan mengaku belum mengetahui nilai proyek tersebut karena merupakan program Pemerintah Pusat. Namun, berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani Pempus, pembangunan dijadwalkan dimulai pada Oktober 2026.
“Kami hanya diminta menyiapkan lahan yang legal,” pungkasnya. **
