Timika,papuaglobalnews.com – Pemerintah Kabupaten Mimika telah menetapkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan total pagu anggaran senilai Rp5.600.419.996.331.

Besaran pagu anggaran itu untuk membiayai 91 program dan 182 kegiatan dengan  2.274 sub kegiatan.

Demikian disampaikan Joseph Manggasa, Sekretaris Bappeda Kabupaten Mimika dalam laporannya pada penutupan Musrenbang RKPD 2026 di Kantor Bappeda Mimika, Rabu 23 April 2025.

”MTQ

Evert Lukas Hindom, Plt. Asisten III Setda Mimika dalam sambutan menutup kegiatan mengapresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas keterlibatannya dalam pembahasan secara substansial semua kegiatan prioritas melalui proses yang tidak mudah.

Evert mengungkapkan persoalan pokok dalam perencanaan pembangunan terletak pada proses menentukan pilihan program kegiatan yang benar-benar prioritas.

Baca Juga:
Dinkes Buka Layanan Imunisasi DBD Gratis di 10 Puskesmas Dalam Kota Timika
Dua Tahun Abaikan Kesepakatan, LMA Tsingwarop Demo Damai di YPMAK, Soroti AMDAL Freeport 2023 Penuh Kebohongan
Pengusaha OAP Harus Terlibat di Pengadaan Barjas, John Gobai : Hilangkan Rekanan Abadi

Pemerintah Kabupaten Mimika telah mengambil langkah strategis dengan menjalankan tahapan perencanaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 terkait penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Dikatakan, proses tersebut turut mengintegrasikan penggunaan aplikasi SIPD-RI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019.

Mantan Kabag Ortal Setda Mimika itu mengungkapkan, Musrenbang ini  merupakan puncak dari rangkaian Musrenbang di tingkat kampung, distrik, dan forum OPD. Dari berbagai pertemuan itu, telah dirumuskan dan disepakati sejumlah usulan kegiatan pembangunan.

Evert berharap program dan kegiatan yang disepakati benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan akan dikelola secara maksimal oleh masing-masing OPD.

Proses ini menjadi catatan penting bagi Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar secara koordinatif menyempurnakan dan mempertajam target indikator kinerja setiap program atau kegiatan. **

Dibaca: 35