Oleh : Laurens Minipko

ESAI ini   merupakan hasil pembacaan atas artikel berjudul: “Analisis Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Hambalang” yang ditulis oleh Amin Sapto Saputro dan Ulung Pribadi, sebagaimana dimuat dalam  Jurnal “Indonesian Governance Journal” (Kajian Politik Pemerintahan-ISSN: 2721-1991), Vol.05 No 01 (April 2022).

Kasus Proyek Hambalang selama ini lebih sering dibaca sebagai perkara korupsi biasa: ada pejabat dihukum, ada kerugian negara, lalu selesai. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, terutama melalui putusan Mahkamah Agung No. 2427 K/Pid.Sus/2014, Hambalang justru membuka sesuatu yang lebih mendasar: bagaimana korupsi bekerja sebagai sebuah sistem.

Studi oleh Amin dan Ulung ini tidak berhenti pada siapa yang bersalah. Kajian mereka bergerak lebih jauh, memetakan bagaimana para aktor saling terhubung dan bekerja dalam setiap tahap pengadaan proyek. Dengan pendekatan kualitatif dan bantuan perangkat analisis seperti Nvivo, penelitian tersebut menelusuri relasi antara aktor politik, birokrasi, dan korporasi, dengan figur sentral seperti A M, W M, serta konsorsium KSO A–W.

Yang membuat studi ini penting bukan hanya karena berbasis putusan pengadilan, yang memberi bobot validitas tinggi, melainkan juga karena ia memecah korupsi ke dalam tahapan yang konkret:

Baca Juga:
Tekan Penularan Malaria, PT Petrosea dan Puskesmas Kwamki Narama Bagikan Ratusan Kelambu untuk Warga Kampung Damai
Bapenda Mimika Gencar Distribusi SPPT PBB-P2 2026 di Empat Distrik, Wajib Pajak Diminta Taat Membayar
Triwulan I 2026, Realisasi Pendapatan Daerah Mimika Capai Rp1,98 Triliun
  • perencanaan,
  • penawaran,
  • evaluasi,
  • hingga implementasi.

Dari sini terlihat jelas bahwa korupsi bukanlah peristiwa tunggal yang terjadi di satu titik, melainkan proses berlapis yang bergerak dari hulu ke hilir.

Lebih jauh, pendekatan jejaring (network) yang digunakan penulis menunjukkan bahwa korupsi dalam Hambalang tidak berdiri pada satu individu. Ia merupakan hasil kerja kolektif: koalisi kepentingan antara kekuasaan politik, aparatur birokrasi, dan pelaku usaha. Dengan kata lain, yang bekerja bukan orang per orang, melainkan jaringan.

Temuan paling tajam dari studi ini justru muncul di tahap paling awal.

Korupsi, ternyata sudah dimulai sejak perencanaan. Bahkan sebelum proyek berjalan, komunikasi dengan kontraktor telah terjadi, desain telah disusun, dan arah pemenang mulai terlihat. Dalam titik ini, apa yang terjadi bukan lagi sekadar penyimpangan, melainkan penguasaan proses sejak awal:  state capture dalam bentuk yang paling telanjang.

Tahap berikutnya tidak lebih baik. Proses tender yang seharusnya menjadi arena kompetisi berubah menjadi formalitas administratif. Pemenang telah “dikunci”, sementara mekanisme lelang hanya memberi legitimasi. Bahkan dalam tahap evaluasi, fungsi negara nyaris hilang: proses yang semestinya dijalankan panitia justru dikuasai oleh pihak yang berkepentingan, sementara aparat negara tinggal menandatangani.

Ketika proyek masuk tahap pelaksanaan, semuanya berjalan seperti yang sudah dirancang sejak awal: tanpa koreksi, tanpa kendali yang berarti. Negara, pada titik ini, tidak lagi mengarahkan, melainkan mengikuti.

Dari sini, Hambalang tidak lagi sekadar kisah korupsi. Ia adalah potret tentang bagaimana sebuah proyek publik, terutama yang dikunci dalam skema jangka panjang (multiyears) dapat berubah menjadi ruang kerja bagi jaringan kekuasaan. Dan di situlah persoalan sebenarnya bermula.

Janji, Kontrak dan Keputusan

Proyek Hambalang tidak pernah dimulai sebagai skandal. Ia lahir sebagai janji: pusat pendidikan dan pelatihan olah raga bertaraf internasional. Negara hadir dengan ambisi besar, dan skema yang dianggap modern (kontrak tahun jamak)

Di atas kertas semuanya tampak rapi. Dalam praktik, semuanya runtuh.

Proyek Hambalang dirancang dalam skema multiyears 2010-2012. Artinya, keputusan strategis diambil di awal, sementara pelaksanaan berjalan bertahun-tahun mengikuti kontrak yang sudah dikunci.

Di sinilah letak persoalan pertama.

Dalam sistem anggaran tahunan, setiap tahun membuka ruang koreksi. Dalam multiyears, ruang itu menyempit. Begitu kontrak ditandatangani, arah proyek menjadi sulit diubah.

Hambalang menunjukkan apa yang terjadi ketika keputusan awal itu keliru, atau lebih tepatnya, telah diarahkan.

Perencanaan: Awal dari Segalanya

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara AM mengungkapkan sesuatu yang mendasar: interaksi antara pejabat dan kontraktor sudah terjadi sejak tahap perencanaan.

Anggaran membengkak sejak awal. Desain proyek tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan riil, tetapi juga kepentingan. Bahkan sebelum proses formal berjalan, arah pemenang sudah mulai terlihat.

Dalam proyek multiyears, tahap ini menjadi krusial, karena apa yang diputuskan di awal akan dikunci dalam kontrak jengka panjang. Jika perencanaan sudah bermasalah, maka kesalahan itu tidak berhenti, ia diperpanjang.

Tender: Kompetisi yang Tidak Pernah Terjadi

Secara formal,  proyek Hambalang  melalui proses lelang. Namun secara substantif, pemenang telah ditentukan.

Dibaca: 31