MPP dan MPP Digital di Lantai 3 Kantor Disdukcapil Mimika Resmi Digunakan
Timika,papuaglobalnews.com – Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Mall Pelayanan Publik (MPP) Digital di lantai 3 Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Mimika Papua Tengah resmi digunakan. Mulai digunakan setelah dilaunching secara resmi oleh Johannes Rettob Bupati Mimika yang didampingi Emanuel Kemong, Wakil Bupati Mimika pada Rabu 18 Juni 2025.
Pelaunchingan ini dihadiri Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mimika, Marselino Mameyao, pimpinan OPD, instansi vertikal, BUMN/BUMD, tokoh masyarakat, tokoh agama serta undangan lainnya.
John dalam sambutan menyampaikan peluncuran MPP dan MPP Digital ini merupakan salah satu program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Mimika dalam hal reformasi birokrasi pemerintahan.
Selain meresmikan MPP dan MPP Digital, John juga melaunching empat aplikasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika. Keempat aplikasi itu adalah, Akses Pemeriksaan Gratis Inisiasi Nakes (APRESIASI), Kunjungan Keluarga Sehat (Kaka Sehat), Puskesmas Jalan Kaki (Pusjaki) dan Integrasi Layanan Prime (ILP).
John menyampaikan melaunching MPP dan MPP Digital termasuk empat aplikasi pelayanan kesehatan yang disediakan Dinkes Mimika bertujuan melayani masyarakat Mimika semakin mudah mengakses setiap pelayanan publik.
“Kita harus mengubah cara berpikir ASN sesuai visi dan misi kami. Bagaimana kita hadir di tengah masyarakat sebagai pelayan,” katanya.
Menurutnya, dengan adanya MPP dan MPP Digital ini masyarakat tidak lagi merasakan kesulitan, mahalnya biaya dan jauhnya tempat saat mengurus segala kebutuhan. Namun dengan datang di satu tempat sudah bisa mengurus semua keperluan administrasinya.
John berharap di MPP ini masyarakat dalam pengurusan segala keperluan administrasi tidak lebih dari 15 menit.
“Sekarang kita terus lakukan, dengan harapan masyarakat semakin senang karena mudah dan cepat pelayanannya,” katanya.
Dikatakan, saat ini masyarakat yang mengurus SIM, Paspor, pembayaran pajak pratama, pajak daerah langsung datang di lantai 3 Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Selain itu bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa hukum bisa datang di MPP untuk berkonsultasi berkaitan dengan hukum karena telah tersedia unit pelayanan Pengadilan Negeri Kota Timika maupun berkaitan dengan keagamaan tersedia loket Kantor Keagamaan. Semuan pelayanan sistem online terintegrasi dengan semua instansi.
Ia menegaskan peluncuran MPP dan MPP Digital sebagai wujud reformasi birokrasi pemerintah dengan tujuan hanya satu untuk mensejahterakan masyarakat.
Melalui MPP dan MMP Digital ini mendorong ASN di setiap OPD memiliki inovasi, kreatif yang terintegrasi, mempunyai integritas dan dedikasi melayani masyarakat sampai tuntas.
John juga berharap pelaunchingan bersamaan dengan empat aplikasi Dinkes Mimika ikut meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh tenaga kesehatan (Nakes) baik di kampung-kampung maupun di dalam kota Timika di sepuluh puskesmas.
John juga menyebutkan sesuai rencana dirinya akan melaunching Mimika Command Center sebagai pusat pelayanan terpadu di Pusat Pemerintahan SP3 pada Kamis 19 Juni 2025. Dengan Mimika Command Center ini masyarakat dapat melaporkan atau menyampaikan keluhan apa saja yang terjadi dan dialami masyarakat di lapangan.
Berdasarkan laporan tersebut selanjutnya didistribusikan kepada setiap OPD maupun instansi vertikal sesuai tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) untuk ditindaklanjuti.
Ia mencontohkan laporan masyarakat terkait kecelakaan lalulintas langsung dishare ke Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satlantas Polres Mimika. Sama halnya dengan laporan pelayanan lain akan diteruskan ke masing-masing OPD dan instansi sesuai Tupoksinya.
Sebagai Bupati, John sangat menginginkan pemerintah harus mempunyai sikap tanggap atau peduli yang tinggi terhadap setiap keluhan masyarakat yang akan terkoneksi dengan semua jaringan media sosial Facebook, Tiktok, IG dan WhatsAp maupun media.
Ia berharap dengan melaunchingnya MPP ini semua pihak baik OPD, instansi vertikal harus betul-betul melaksanakan bukan hanya sekedar simbol dan setelah acara seremonial tidak ada kelanjutannya.
“Kita harus punya komitmen bersama bagaimana layani masyarakat secara baik, cepat dan terpercaya,” katanya.
Ia juga menyampaikan tugas berat pemerintah saat ini memperbaiki pandangan buruk oleh publik sebagai tukang janji tanpa ujungnya. Namun mulai hari ini pemerintah harus membuktikan. Bahwa pemerintah hadir bukan sebagai tukang tipu melainkan hadir benar-benar mewujudkan semua janji itu demi memudahkan masyarakat. **
