Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat Pesisir, Dinsos Mimika Berikan Semiloka Terhadap Komunitas Masyarakat Adat Terpencil Empat Kampung

Timika,papuaglobalnews.com – Menuju kemandirian ekonomi masyarakat pesisir, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mimika memberikan semiloka pendampingan terhadap komunitas masyarakat adat terpeincil dari empat kampung yang ada di wilayah Distrik Agimuga dan Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika Papua Tengah. Empat kampung ini terdiri dari dua komunitas adat yakni Kampung Fakafuku dan Mafasimamo Distrik Agimuda dan Kampung Aikawapuka dan Aparuka dari Distrik Mimika Tengah. Kegiatan semiloka tersebut bekerjasama dengan Kementerian Sosial (Kemenso) RI berlangsung di salah satu hotel di Timika, Rabu, 11 November 2026.

Pendampingan ini bertujuan mengidentifikasi potensi, mendengar masukan kebutuhan masyarakat setempat agar program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan yang diberikan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi riil mata pencaharian masyarakat setempat.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Hasan Kemong, kepada wartawan di sela-sela kegiatan menjelaskan, program tersebut merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Dinas Sosial untuk mendorong masyarakat adat agar mampu mengembangkan usaha ekonomi produktif hingga mencapai kemandirian.

Hasan mengatakan, pola pemberdayaan yang dilakukan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan mata pencaharian masyarakat. Khusus masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, pemerintah perlu melihat jenis usaha yang paling cocok dan dapat dikembangkan untuk menopang kehidupan keluarga.

Menurutnya, masyarakat pesisir yang selama ini memiliki mata pencaharian sebagai nelayan tentu lebih membutuhkan bantuan yang mendukung aktivitas perikanan dibandingkan bantuan ternak yang belum tentu sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebiasaan mereka. Tahun ini telah didisalurkan kurang lebih 100 jaring kepada komunitas masyarakat adat.

“Kalau masyarakat di daerah pesisir, kita harus melihat usaha apa yang cocok untuk mereka. Karena mata pencaharian mereka sebagian besar mencari ikan atau menjadi nelayan, maka bantuan yang diberikan juga harus sesuai dengan kebutuhan mereka, misalnya jaring ikan,” jelasnya.

Ia mencontohkan, bantuan berupa jaring ikan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menangkap ikan di laut. Hasil tangkapan tersebut kemudian dapat dijual sehingga menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Dengan demikian, bantuan yang diberikan bukan sekadar memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi harus menjadi sarana bagi masyarakat untuk membangun usaha dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Hasan menegaskan, pendampingan tidak berhenti pada saat bantuan diserahkan. Pemerintah akan terus melihat perkembangan usaha dan kehidupan masyarakat penerima manfaat sampai mereka benar-benar mampu berdiri sendiri secara ekonomi.

“Kalau kita sudah membantu sampai mereka mandiri, baru kita lepas dan beralih membantu kampung lain yang belum pernah mendapatkan sentuhan program seperti ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ukuran kemandirian masyarakat dapat dilihat dari perkembangan kehidupan sehari-hari, peningkatan pendapatan serta perubahan kondisi ekonomi dalam rumah tangga.

Apabila masyarakat sudah mampu menjalankan usaha, memperoleh penghasilan dan menunjukkan perubahan kehidupan yang lebih baik, berarti program pemberdayaan yang diberikan mulai berhasil.

Sebaliknya, apabila tidak ada perubahan setelah mendapatkan pendampingan dan bantuan, pemerintah perlu melihat kembali perkembangan serta kendala yang dihadapi masyarakat tersebut.

Menurut Hasan, masyarakat juga harus memiliki pemahaman bantuan pemerintah bukan untuk diterima secara terus-menerus setiap tahun tanpa adanya perkembangan usaha.

Pemerintah ingin membangun pola pikir masyarakat agar mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan dan secara bertahap tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.

Lebih lanjut, Hasan menjelaskan pola pemberdayaan bagi masyarakat di wilayah pesisir tentu berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman atau pegunungan.

Untuk masyarakat di wilayah pedalaman, potensi usaha yang dapat dikembangkan antara lain sektor pertanian dan peternakan. Bantuan yang diberikan nantinya dapat berupa ternak babi, ayam, bebek maupun jenis usaha lain yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.

Namun, untuk saat ini Dinas Sosial masih memfokuskan pendampingan pada kampung-kampung adat di wilayah pesisir karena pembentukan kampung adat di daerah pedalaman belum dilakukan.

Hasan juga menyampaikan dalam kegiatan pendampingan tersebut terdapat beberapa kampung yang tidak menghadirkan perwakilan sesuai undangan. Dari kampung yang tidak hadir, hanya sekretaris kampung yang datang.

Ia mengaku telah menegur pihak kampung karena pemerintah telah menyampaikan undangan agar masyarakat dapat hadir dan mengikuti proses pendampingan serta identifikasi kebutuhan tersebut.

Hasan menegaskan perhatian pemerintah terhadap masyarakat di Distrik Agimuga dan Mimika Tengah merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan dan pemerataan pembangunan, bukan semata-mata karena dirinya berasal dari daerah tersebut.

Ia menyebut masyarakat Agimuga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah karena seluruh masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Terkait realisasi bantuan, Hasan menjelaskan program pemberdayaan tersebut melibatkan dukungan dari Kementerian Sosial maupun pemerintah daerah melalui Dinas Sosial.

Ia berharap melalui pendampingan dan identifikasi kebutuhan ini, program bantuan yang nantinya diberikan benar-benar tepat sasaran, sesuai potensi masyarakat, serta mampu mendorong masyarakat adat di wilayah pesisir menuju kemandirian ekonomi.

Sementara Arianus Katagame, Plt. Kepala Distrik Agimuga menjelaskan empat kampung ini terdiri dari dua kampung dari Distrik Mimika Tengah yakni Aparuka dan Aikawapuka. Sementara Kampung Fakafuka dan Mafasimamo dari Distrik Agimuga.

Ia menyebutkan komunitas adat terpencil ini sudah terbentuk tahun ini pada Juli lalu. Tahapannya sudah diawali dengan tim Dinsos turun survey kondisi lapangan dan identifikasi kebutuhan.

Semiloka yang kini dilaksanakan merupakan tindaklanjut dari hasil survey dan identifikasi sebelumnya.

Ia menambahkan dalam kegiatan semiloka ini lebih pada mengidentifikasi kebutuhan seperti rehab rumah, balai sosial, fasilitas kesehatan, air bersih dan bansos.

Ia juga mengharapkan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat musti lebih kepada bentuk barang agar pemanfaatannya jauh lebih bertahan lama ketimbang bentuk uang tunai cepat habis. Namun dalam mengubah pola hidup masyarakat menuju kemandirian ekonomi dibutuh waktu yang panjang serta pendampingan secara berkelanjutan tidak bisa hanya sekali langung jadi.

Sementara pemberian bantuan menurutnya, sangat tepat sasaran kepada mereka yang tinggal di pinggiran ketimbang yang tinggal di kota.

Ia mengakui di wilayah Distrik Agimuga dengan kondisi geografis yang sulit dari sisi trasportasi masih banyak kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kesulitan air bersih yang hanya mengandalkan hujan tetapi dimusim kemarau seperti saat ini menjadi tantangan terberat bagi masyarakat Selain itu penerangan listrik di rumah penduduk hanya enam jam dari pukul 18.00-00.00 WIT.

Ia mengharapkan perhatian dari pemerintah dalam pengadaan solar sel tenaga surya untuk dipasang di sepanjang jalan untuk penerangan di malam hari.

Dikatakan, untuk mewujudkam visi dan misi kepala daerah membangun dari kampung ke kota butuh kolaborasi pembangunan selain dari pemerintah juga pihak swasta perlu ambil bagian. **