LEMASKO Harap Kunker Wapres Gibran di Timika Selesaikan Persoalan Kapiraya dan Benahi Pelabuhan Pomako
Timika,papuaglobalnews.com – Kunjungan kerja Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, selama dua hari yakni Senin, 20 April hingga Selasa, 21 April 2026 di Kabupaten Mimika, meskipun singkat, memunculkan banyak harapan dari masyarakat.
Masyarakat berharap kunjungan tersebut mampu mendorong penyelesaian berbagai persoalan sosial dan pembangunan di Timika, salah satunya terkait sengketa tapal batas wilayah Kapiraya di Distrik Mimika Barat Tengah dan bukan hanya bersifat seremonial pencitraan semata.
Persoalan tapal batas antara Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Dogiyai dan Deiyai hingga kini belum menemukan titik terang penyelesaian.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua I Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO), Marianus Maknaepeku, kepada papuaglobalnews.com, Selasa 21 April 2026.
Marianus menilai kunjungan kerja Wapres Gibran yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini diharapkan membawa semangat perubahan pembangunan di Mimika, sejalan dengan semangat “Habis Gelap Terbitlah Terang”.
Ia menjelaskan, munculnya klaim wilayah Kapiraya oleh kabupaten tetangga dipicu oleh kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Sementara itu, Kabupaten Mimika sejak berpisah dari Kabupaten Fakfak hingga kini belum mengalami pemekaran wilayah.
Karena itu, Marianus berharap Wapres dapat menyerap aspirasi masyarakat akar rumput dan mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, untuk segera menyelesaikan persoalan tapal batas tersebut.
Selain itu, LEMASKO juga menaruh perhatian pada kondisi Pelabuhan Pomako di Distrik Mimika Timur yang dinilai masih kumuh dan membutuhkan penataan serius.
Pelabuhan Pomako memiliki peran strategis sebagai pusat bongkar muat barang dan penumpang, serta menjadi akses utama distribusi logistik ke wilayah selatan, termasuk ke Papua Pegunungan, Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Asmat, hingga Yahukimo.
“Meski Wapres tidak sempat mengunjungi pelabuhan, namun hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” ujar Marianus.
Terkait persoalan tanah, Marianus menyatakan optimis Pemerintah Kabupaten Mimika dapat menyelesaikannya secara bertahap.
Harapan serupa juga disampaikan Ketua LEMASKO, Gregorius Okoare.
Ia meminta pemerintah pusat tidak hanya fokus pada pembangunan wilayah pegunungan, tetapi juga memperhatikan masyarakat di wilayah pesisir.
“Kami berharap pembangunan dilakukan secara merata. Selama ini masyarakat pesisir terkesan kurang mendapatkan porsi pembangunan, meskipun ada perhatian dari pemerintah kabupaten, namun masih terbatas,” ujar Gregorius dalam jumpa pers, Senin 20 April 2026.
Ia menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus dilakukan secara adil dan merata, baik di wilayah pesisir, pinggiran, maupun pegunungan. Hal tersebut penting agar akses infrastruktur seperti jalan, jembatan, layanan kesehatan, pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara setara oleh seluruh masyarakat, khususnya suku Kamoro dan Amungme.
Gregorius menambahkan, sebagai lembaga adat, LEMASKO akan terus mengawal, mengkritisi, serta memberikan masukan kepada para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, agar setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. **
