Kunker di DKPPP, Komisi IV DPRK Mimika Minta Pembangunan Rumah Layak Huni untuk OAP Diperbanyak
Ia juga menyarankan pembangunan rumah merata di semua distrik. Wilayah yang sudah pernah diberikan bantuan jangan lagi dibangun. Karena rumah layak huni ini sangat penting bagi masyarakat sehingga membutuhkan kerjasama semua pihak.
Suharso menjelaskan tahun 2025 ini DKPPP mengelola anggaran Rp172, 732 miliar lebih.
Dalam program pembangunan rumah layak huni bersumber dari APBD murni, Pokir dan Otsus. Berdasarkan data sejak tahun 2019 hingga 2024 telah dibangun 1.286 unit rumah untuk masyarakat Papua.
Setiap penerima bantuan wajib mengumpulkan KTP Mimika dan surat tanah serta syarat lainnya.
Salain itu, Suharso mengingatkan kepada Komisi IV pekerjaan Pokir dewan harus selesai tepat waktu supaya menghindari terjadi permasalahan dan memudahkan pertanggungjawabannya.
“Jangan dananya sudah cairkan 100 persen tetapi pekerjaan fisiknya belum kelar 100 persen. Yang jadi kesulitan pada saat kami hubungi untuk koordinasi nomor hpnya dimatikan,” kritik Suharso.
Sementara T. Irto Ta’ndungan mengungkapkan tahun 2021 program Pokir dibagi rata kepada semua masyarakat OAP. Termasuk kontraktornya 98 persen adalah OAP. Sasaran wilayahnya di Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Mimika Timur dan Iwaka. Setiap rumah yang dibangun dilengkapi listrik dan sumur bor.
Yakobus Sulle, Kabid Prasarana Sarana dan Utilitis Umum menambahkan tahun 2025 ini diprogramkan pembangunan 32 unit rumah untuk OAP dari ABPD induk, 15 unit untuk korban bencana di Wakia, 126 unit dari Pokir dewan dan 29 unit dibiayai Otsus.
Syarat bagi penerima bantuan rumah adalah KTP, surat nikah dan surat tanah. Pembangunan fokus di empat distrik wilayah gunung.
Ia memastikan profil perusahaan yang masuk semua OAP. Namun di lapangan ditemukan pekerjanya non OAP bukan lagi menjadi pengawasan dinas.
Darwin Rombe anggota Komisi IV DPRK Mimika meminta kepada DKPPP pembangunannya lebih diprioritaskan bagi OAP, terperinci, merata di 18 distrik dan harus tepat sasaran. **
