KKT II Nasional di Mimika Resmi Dibuka, Perbedaan Agama Bukan Pemecah Belah Indonesia, Dorong Lahirnya Regulasi Baru

“Konferensi Kota Toleran itu pintu masuk. Ujung dari seluruh kegiatan ini adalah bagaimana kita menguatkan keindonesiaan kita,” ujarnya.

Ia mengatakan, melalui konferensi tersebut berbagai hal dapat dibicarakan, mulai dari regulasi, praktik baik, pertukaran pengetahuan hingga berbagi pengalaman antardaerah dalam membangun toleransi.

Namun baginya, hal paling mendasar  bagaimana seluruh elemen bangsa dapat saling bertemu, berkolaborasi dan menyadari berbagai persoalan bangsa tidak mungkin diselesaikan sendiri-sendiri.

“Kita harus berkolaborasi dalam satu kesatuan, dalam keindonesiaan dan dalam kebinekaan. Agama tidak boleh menjadi pemecah belah persatuan kita. Identitas tidak boleh menjadi pemecah belah persatuan bangsa kita. Apa pun identitas primordial kita, pada dasarnya kita adalah satu kesatuan sebagai sesama anak bangsa Indonesia,” pesannya.

Halili juga menekankan pentingnya tiga bentuk kepemimpinan dalam memperkuat ekosistem toleransi, harmoni, kerukunan dan inklusi di Indonesia.

Ketiganya adalah kepemimpinan politik atau political leadership, kepemimpinan birokrasi atau bureaucratic leadership, serta kepemimpinan sosial atau societal leadership.

Menurutnya, keteladanan para pemimpin politik, birokrasi dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan yang harmonis. Dalam konteks tersebut, FKUB juga perlu diperkuat sebagai salah satu infrastruktur sosial yang berperan menjaga kerukunan antarumat beragama.

Selain itu, ia menilai perkembangan teknologi digital dan media sosial menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda. Tanpa penguatan ketahanan sosial, berbagai pengaruh negatif dapat mengganggu masa depan generasi penerus bangsa.

Karena itu, ia berharap KKT II Nasional tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga mampu mendorong lahirnya prakarsa regulasi baru yang lebih kuat untuk menjaga toleransi dan kerukunan.

“Bagus kalau Konferensi Kota Toleran bisa mendorong regulasi. Karena distraksi untuk anak-anak kita, untuk generasi masa depan, itu tidak sedikit. Ada media sosial, ada perkembangan digital yang luar biasa. Kalau kita tidak mengintervensi dengan membangun ketahanan sosial melalui regulasi yang mapan, ada potensi anak-anak kita semakin terdistraksi,” ungkapnya.

Halili juga menyinggung laporan tahunan SETARA Institute mengenai pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia yang telah disusun sejak 2007.

Namun, sejak 2014, pihaknya terus mempertanyakan perubahan yang terjadi, karena menurutnya belum banyak perkembangan berarti, terutama dalam regulasi di tingkat nasional.

Ia mengakui mendorong lahirnya undang-undang baru bukan perkara mudah karena membutuhkan dukungan dan kesepakatan berbagai partai politik. Demikian pula penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang memiliki proses tersendiri.

Karena itu, salah satu langkah yang dinilai lebih memungkinkan untuk dilakukan adalah mendorong prakarsa kebijakan di tingkat daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki ruang untuk menghadirkan berbagai kebijakan yang memperkuat toleransi. Inisiatif baik dari daerah diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata bagi penguatan kehidupan kebangsaan di Indonesia.

Ia mengajak Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, pemerintah daerah dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mendorong berbagai inisiatif tersebut. **