KKT II Nasional di Mimika Resmi Dibuka, Perbedaan Agama Bukan Pemecah Belah Indonesia, Dorong Lahirnya Regulasi Baru

Timika,papuaglobalnews.com – Pukul 13.38 WIT, alunan musik khas Suku Kamoro dibunyikan mengiringi tarian penyambutan tamu yang dibawakan siswa-siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 76 Mimika saat Opening Ceremony Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional di Mimika Sport Complex (MSC), Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu, 15 November 2026.

Para penari yang mengenakan pakaian adat Papua berupa rumbia dan mahkota, dengan tubuh diberi warna dari tepung sagu mengantar rombongan tamu VIP dari pintu masuk utama Gedung Futsal MSC menuju kursi dan meja bundar bersarung merah putih yang tertata rapi berlangsung meriah penuh kehangatan.

Rombonga yang dipimpin Bupati Mimika Johannes Rettob, didampingi Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, bersama Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (Kapus PKUB) H. Muhammad Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D., Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan berjalan mengikuti dari belakang sambil menari mengikuti gerakan para penari melewati karpet merah dalam suasana suka cita.

Turut hadir Aster Kaskogabwilhan III Brigjen TNI Trijoko Subagyo, S.Sos., M.H., Pangdam Papua Tengah Mayjen TNI Izak Pangemanan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pendeta Habel Mbate, S.Th, Kapolres Mimika AKBP Alredo Agustinus Rumbiak.

Setiap gerakan tarian penyambutan mendapat perhatian dan apresiasi dari para undangan. Ini dapat dilihat sejumlah peserta mengabadikan momen tersebut bagi dalam bentuk gambar maupun rekaman video untuk diupload pada reels Facebook, Tiktok maupun story Whatsapp.

Penampilan budaya tersebut sekaligus memperkenalkan kekayaan tradisi masyarakat Kamoro kepada masyarakat luas menuai apresiasi dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Akmal Malik.

Tubuh penari yang dicoreti sagu menjadi bagian dari identitas masyarakat pesisir Papua merupakan pangan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan dapat diolah menjadi berbagai makanan bergizi, selain sebagai bahan dasar papeda.

Setelah rombongan VIP menempati tempat duduk, para tamu disuguhkan informasi mengenai gambaran umum wilayah serta perkembangan pembangunan Kabupaten Mimika, mulai dari kawasan pesisir hingga pegunungan.

Rangkaian pembukaan KKT II Nasional resmi dibuka diawali dengan doa lintas agama yang dipimpin perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Mimika dari lima agama, yakni Kristen Protestan, Islam, Katolik, Hindu dan Buddha.

Kelima tokoh agama yang membawakan doa tersebut, Pdt. Dowi Iriani Tuasela, S.Th., M.Th., I Made Kembardana, S.Ag., M.Ag., H. Joko Priyanto, S.E., Up. Sutanto dari agama Buddha, serta Paulus Weti, S.Ag.

Usai doa lintas agama, acara dilanjutkan dengan penampilan Tarian Nusantara oleh Tifa Creative. Sebanyak 16 penari putra dan putri mengenakan busana khas berbagai daerah di Indonesia. Penampilan tersebut menghadirkan pesan kuat tentang harmoni di tengah keberagaman.

Hal itu sejalan dengan tema KKT II Nasional, yakni “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia, Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan”. Menyusul penabuhan alat musik tifa secara serentak untuk membuka secara resmi KKT II Nasional dipimpin Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (Kapus PKUB) H. Muhammad Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D., Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan, Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong serta unsur TNI-Polri.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, dalam sambutan menjelaskan Indeks Kota Toleran (IKT) dan Konferensi Kota Toleran (KKT) pada dasarnya memiliki esensi yang sama, yakni mengabdi untuk merawat, membangun dan memperkuat keberagaman di Indonesia.

Namun, menurutnya, secara pengertian atau linguistik terdapat perbedaan cakupan antara keduanya.

Indeks Kota Toleran lebih berfokus pada kota sebagai unit politik pemerintahan yang dinilai berdasarkan kondisi toleransi. Sementara Konferensi Kota Toleran memiliki cakupan lebih luas, tidak hanya melibatkan pemerintah kota, tetapi juga kabupaten, provinsi, masyarakat sipil dan seluruh elemen bangsa.

Ia menjelaskan, istilah kota juga dapat dimaknai sebagai peradaban, kemajuan dan keadaban. Karena itu, upaya membangun kota toleran bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan seluruh masyarakat.

Menurut Halili, Indonesia sejak awal dibangun oleh para pendiri bangsa bukan sebagai negara agama, melainkan sebagai negara untuk semua golongan. Semangat tersebut kemudian dirumuskan secara indah dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

“Konferensi Kota Toleran itu pintu masuk. Ujung dari seluruh kegiatan ini adalah bagaimana kita menguatkan keindonesiaan kita,” ujarnya.

Ia mengatakan, melalui konferensi tersebut berbagai hal dapat dibicarakan, mulai dari regulasi, praktik baik, pertukaran pengetahuan hingga berbagi pengalaman antardaerah dalam membangun toleransi.

Namun baginya, hal paling mendasar  bagaimana seluruh elemen bangsa dapat saling bertemu, berkolaborasi dan menyadari berbagai persoalan bangsa tidak mungkin diselesaikan sendiri-sendiri.

“Kita harus berkolaborasi dalam satu kesatuan, dalam keindonesiaan dan dalam kebinekaan. Agama tidak boleh menjadi pemecah belah persatuan kita. Identitas tidak boleh menjadi pemecah belah persatuan bangsa kita. Apa pun identitas primordial kita, pada dasarnya kita adalah satu kesatuan sebagai sesama anak bangsa Indonesia,” pesannya.

Halili juga menekankan pentingnya tiga bentuk kepemimpinan dalam memperkuat ekosistem toleransi, harmoni, kerukunan dan inklusi di Indonesia.

Ketiganya adalah kepemimpinan politik atau political leadership, kepemimpinan birokrasi atau bureaucratic leadership, serta kepemimpinan sosial atau societal leadership.

Menurutnya, keteladanan para pemimpin politik, birokrasi dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan yang harmonis. Dalam konteks tersebut, FKUB juga perlu diperkuat sebagai salah satu infrastruktur sosial yang berperan menjaga kerukunan antarumat beragama.

Selain itu, ia menilai perkembangan teknologi digital dan media sosial menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda. Tanpa penguatan ketahanan sosial, berbagai pengaruh negatif dapat mengganggu masa depan generasi penerus bangsa.

Karena itu, ia berharap KKT II Nasional tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga mampu mendorong lahirnya prakarsa regulasi baru yang lebih kuat untuk menjaga toleransi dan kerukunan.

“Bagus kalau Konferensi Kota Toleran bisa mendorong regulasi. Karena distraksi untuk anak-anak kita, untuk generasi masa depan, itu tidak sedikit. Ada media sosial, ada perkembangan digital yang luar biasa. Kalau kita tidak mengintervensi dengan membangun ketahanan sosial melalui regulasi yang mapan, ada potensi anak-anak kita semakin terdistraksi,” ungkapnya.

Halili juga menyinggung laporan tahunan SETARA Institute mengenai pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia yang telah disusun sejak 2007.

Namun, sejak 2014, pihaknya terus mempertanyakan perubahan yang terjadi, karena menurutnya belum banyak perkembangan berarti, terutama dalam regulasi di tingkat nasional.

Ia mengakui mendorong lahirnya undang-undang baru bukan perkara mudah karena membutuhkan dukungan dan kesepakatan berbagai partai politik. Demikian pula penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang memiliki proses tersendiri.

Karena itu, salah satu langkah yang dinilai lebih memungkinkan untuk dilakukan adalah mendorong prakarsa kebijakan di tingkat daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki ruang untuk menghadirkan berbagai kebijakan yang memperkuat toleransi. Inisiatif baik dari daerah diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata bagi penguatan kehidupan kebangsaan di Indonesia.

Ia mengajak Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, pemerintah daerah dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mendorong berbagai inisiatif tersebut. **