Ia menilai persoalan internal seperti ini seharusnya dapat diselesaikan lebih cepat melalui mekanisme internal pemerintahan.

Selain itu, Raimond juga mendorong DPRK Mimika sebagai mitra pemerintah agar dapat membantu menjembatani persoalan tersebut supaya tidak berkembang lebih jauh dan tidak mengganggu pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pegunungan maupun pesisir.

Dengan demikian, menurutnya, tidak akan muncul pengelompokan atau kubu-kubu yang justru dapat memperkeruh situasi.

“Hari ini Kepala Distrik Tembagapura dan Kepala Dishub bersatu. Lalu bagaimana jika tenaga kesehatan juga bersatu, pasti akan muncul saling serang dan pada akhirnya berdampak pada pelayanan kesehatan yang tidak berjalan dengan baik,” katanya.

Untuk itu, Raimond kembali menyarankan kepada Bupati Mimika agar dengan kerendahan hati dan kebijaksanaan memanggil Kepala Puskesmas serta tenaga kesehatan lainnya untuk duduk bersama mengklarifikasi menyelesaikan persoalan tersebut sekaligus menghentikan potensi munculnya kubu-kubu yang saling menyerang di internal Aparatur Sipil Negara.

Ia berharap persoalan ini menjadi perhatian serius karena masyarakat di wilayah pegunungan dan pesisir saat ini sedang menunggu pelayanan nyata dari pemerintah.  **