Ketika Kuasa Memilih Karton Ketimbang Wajahnya Sendiri

 Oleh : Laurens Minipko

ADA masa ketika kekuasaan merasa cukup hadir lewat patung, potret resmi, atau pidato yang digaungkan corong negara. Tapi ada masa lain masa kita sekarang ketika kekuasaan bahkan enggan menampilkan tubuhnya sendiri, dan memilih karton sebagai gantinya.

Fenomena “cardboard ayatollah” di Iran, yang memakai potongan karton dan video olahan untuk menghadirkan sosok Mojtaba Khamenei di tengah publik, sesungguhnya lebih dari anekdot politik dari Timur Tengah. Ia adalah gejala yang, jika ditarik ke Indonesia dan Papua, memperlihatkan penyakit yang sama: kuasa yang lebih percaya pada citra ketimbang kehadiran.

Karton, dalam kasus Iran, lahir dari kebutuhan menutup kekosongan. Ketika legitimasi seorang calon penerus dipertanyakan, ketika tubuhnya tidak cukup meyakinkan untuk hadir sendiri di ruang publik, maka simbol dipakai untuk mengisi jarak itu. Tapi persis di situ letak masalahnya: karton tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ia hanya bisa berdiri, difoto, lalu dilipat kembali. Kuasa yang bersandar pada benda semacam ini sedang mengaku, tanpa sadar, bahwa dirinya tidak cukup nyata untuk berdiri sendiri.

Indonesia punya versi karton sendiri, meski jarang berbentuk benda fisik. Bentuknya adalah narasi: kata “aman”, kata “kondusif”, kata “pembangunan”, kata “teroris”, yang diulang-ulang oleh pusat setiap kali berbicara tentang Papua, sementara pengalaman warga di lapangan sering berbicara sebaliknya. Ini adalah karton dalam bentuk bahasa dipasang untuk menutupi jarak antara klaim negara dan kenyataan yang dihidupi rakyat di Mimika, Intan Jaya, atau Puncak. Sama seperti karton Mojtaba yang tidak bisa menjawab pertanyaan wartawan, narasi resmi tentang Papua juga jarang bersedia diuji langsung oleh mereka yang paling terdampak olehnya.

Yang membuat karton menarik sebagai metafora adalah sifat gandanya: ia ringan sekaligus dipaksakan berat, murah sekaligus diperlakukan sebagai sesuatu yang sakral. Begitu pula narasi kekuasaan di wilayah seperti Intan Jaya, Puncak, Yahukimo. Ia diproduksi murah sekaligus menggetarkan, cepat, dan berulang, tetapi dituntut untuk ditelan sebagai kebenaran resmi tentang keadaan di sana. Ketika kenyataan di lapangan berbeda dari yang digambarkan, yang runtuh bukan hanya kredibilitas satu pernyataan, melainkan kepercayaan terhadap seluruh aparatur yang memproduksinya.

Di titik ini, ada benang yang menyambungkan karton Iran dengan Minke dalam Tetralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer (1980). Minke hidup di bawah kolonialisme yang juga gemar memainkan simbol: gelar, seragam, tata krama, dan bahasa resmi dipakai untuk menegaskan siapa yang berkuasa dan siapa yang harus tunduk. Tapi seperti karton, simbol-simbol itu kosong begitu diuji oleh kenyataan. Oleh kecerdasan Minke yang menembus batas-batas yang seharusnya menahannya, oleh keberanian yang tidak bisa dijelaskan oleh hierarki kolonial. Pramoedya, lewat nasib Minke, sudah lebih dulu membongkar logika yang sama: kuasa yang gemar bersembunyi di balik simbol biasanya sedang menyembunyikan kerapuhannya sendiri.

Papua, dalam pengertian ini, adalah tempat di mana karton itu paling gampang robek. Ketika operasi keamanan terus berlangsung di Intan Jaya, Puncak, Yahukimo dan berbagai remote wilayah Papua:  ketika keluarga kehilangan sanak dan warga hidup dengan kewaspadaan sebagai rutinitas, narasi “aman dan terkendali” tidak bisa bertahan lama di hadapan pengalaman langsung warga. Di sanalah karton compang-camping: bukan karena sengaja dirobek, melainkan karena kenyataan tidak pernah benar-benar cocok dengan ukurannya.

Barangkali inilah pelajaran yang bisa ditarik dari Iran, Indonesia, dan Papua sekaligus: kekuasaan yang sehat tidak butuh karton, karena ia berani diuji langsung oleh mereka yang dikuasainya. Kekuasaan yang gemar bersembunyi di balik simbol, entah itu potongan karton di Teheran atau kata “kondusif” yang diulang tentang Papua sesungguhnya sedang mengakui, secara diam-diam, bahwa dirinya tidak cukup percaya diri untuk hadir sebagai dirinya sendiri. Dan sebuah republik yang dewasa seharusnya malu jika kekuasaannya hanya sanggup berdiri selama ia diwakili oleh sesuatu yang bisa dilipat dan disimpan kembali ke gudang. (*)