Timika,papuaglobalnews.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) mengingatkan seluruh warga Suku Kamoro yang berada di wilayah Distrik Mimika Barat Tengah-Kapiraya agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan berpotensi merusak situasi yang saat ini mulai kondusif.

Peringatan tersebut disampaikan Wakil Ketua I LEMASKO, Marianus Maknaepeku, merespons hasil pertemuan Tim Penyelesaian Konflik Sosial Kapiraya yang berlangsung di Timika, Rabu, 25 Februari 2026.

Marianus menjelaskan, berdasarkan hasil kesepakatan dalam Rapat Koordinasi dan Harmonisasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Bupati Mimika Johannes Rettob, Bupati Deiyai, dan Bupati Dogiyai Yudas Tebai, serta perwakilan lembaga adat dan unsur DPR Papua Tengah, telah disepakati bahwa tim akan turun ke Kapiraya pada Jumat, 27 Februari 2026.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Papua Tengah, ketiga bupati, dan semua pihak yang ikut ambil bagian dalam penyelesaian ini,” ujar Marianus kepada papuaglobalnews.com usai rapat.

Ia mengungkapkan, khusus di Kabupaten Mimika, sebelumnya Bupati Johannes Rettob telah mengumpulkan tokoh adat dan tokoh pemuda Suku Kamoro yang mendiami Distrik Mimika Barat Tengah-Kapiraya untuk membentuk guna turun langsung ke lapangan.

Baca Juga:
Kolase Foto Warga Mapurujaya Antusias Belanja Pangan Murah yang Digelar DKP Mimika
Mimika, Dogiyai dan Deiyai Bersama Pemprov Papua Tengah dan Tokoh Adat Keluarkan Kesepakatan Deklarasi Bersama Tangani Konflik Sosial Kapiraya
Pemkab Mimika Hibahkan Peralatan, Videotron, Kendaraan Dinas Hingga Rumah kepada Kejari Mimika

Marianus mengapresiasi hasil rakor dan harmonisasi tersebut yang dinilainya sangat baik, karena para bupati bersepakat untuk segera melakukan upaya perdamaian sesuai arahan Gubernur Papua Tengah, Meki Frits Nawipa.

Tim adat Kamoro yang telah dibentuk akan lebih dahulu turun dan bertemu masyarakat di sembilan kampung di wilayah Distrik Mimika Barat Tengah sesuai taparunya masing-masing. Mereka akan duduk bersama para tua-tua adat untuk menentukan batas-batas tanah adat sesuai warisan leluhur.

“Rencananya Jumat lusa tim adat terlebih dahulu turun bertemu masyarakat Kamoro di Kapiraya. Mereka melakukan pendekatan dengan tua-tua adat sesuai taparu masing-masing. Setelah itu baru tim pemerintah turun. Kita harap semua berjalan lancar dan alam juga ikut mendukung,” jelasnya.

Marianus juga menyatakan akan ikut bersama tim Pemerintah Kabupaten Mimika turun ke lapangan.

Menjelang keberangkatan tim, Marianus kembali mengingatkan masyarakat Suku Kamoro agar tidak menyebarkan isu-isu menyesatkan melalui media sosial seperti Facebook maupun pesan WhatsApp yang dapat memperkeruh suasana dan memicu gejolak. Namun jika ada indikasi provokasi di lapangan segera melaporkan kepada aparat kepolisian guna membali langkah-langkah antisipasi.

Ia berharap masyarakat memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Dogiyai dan Deiyai dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak tinggal diam, melainkan terus melakukan pertemuan dan langkah-langkah penyelesaian.

Selain itu, Marianus juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Mimika agar untuk sementara waktu operasional Bandara Kapiraya yang dibangun oleh Pemkab Mimika dihentikan. Ia juga berharap penggunaan bandara oleh Pemerintah Kabupaten Dogiyai dan Deiyai dapat dibatasi. **

Dibaca: 40