Timika,papuaglobalnews.com – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mimika melaksanakan Penetapan Waktu (Taptu) yang berlangsung di halaman Graha Eme Neme Yauware, Sabtu 16 Agustus 2026 sekitar pukul 17.32 WIT.

Taptu dipimpin Bupati Mimika Johannes Rettob dengan Komandan Upacara Iptu Rudolf Sormin Kakanga yang juga menjabat sebagai KBO Satlantas Polres Mimika.

Kegiatan ditandai dengan penyalaan obor kepada perwakilan TNI, Polri, BPBD dan Pramuka.

Setelah penyalaan obor, dilanjutkan dengan pelepasan pasukan obor yang ditandai dengan pengangkatan bendera start oleh Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong.

Peserta Taptu dan pawai obor terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD serta pelajar SMA-SMK di Kabupaten Mimika.

Baca Juga:
Tepat Sasaran! Operator SIKS-NG Tingkat Distrik, Kampung dan Kelurahan di Mimika Diminta Validasi Data Secara Berkala
Membaca Jejak APBD Mimika Sampai ke Kampung
Ini Modus Operandi Baru Peredaran Narkoba di Timika dengan Pelaku G.R

Adapun rute yang ditempuh peserta yakni Jalan Budi Utomo, Jalan Cenderawasih, Jalan Yos Sudarso dan Jalan Belibis, kemudian kembali dan finish di halaman Graha Eme Neme Yauware.

Hadir dalam acara tersebut pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, Ketua Pengadilan Negeri Mimika, Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, Kapolres Mimika, Dandim 1710 Mimika dan Danlanud.

Taptu (Penetapan Waktu) merupakan tradisi militer yang dilaksanakan pada malam hari menjelang tanggal 17 Agustus. Acara ini biasanya dirangkaikan dengan pawai obor yang melibatkan unsur TNI, Polri, Pramuka dan masyarakat untuk mengenang semangat perjuangan para pahlawan. **

Dibaca: 76
Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.