Namun warisan itu bukan tanpa kontradiksi. Sistem administratif kolonial dibangun bukan hanya untuk memberdayakan masyarakat Mimika, melainkan juga untuk mengawasi dan mengendalikan mereka. Itulah mengapa sejarah birokrasi di Mimika selalu memiliki dua wajah: sebagai pintu masuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan, sekaligus sebagai instrumen kontrol terhadap rakyat sipil.

Refleksi atas jejak pemerintahan sipil di Mimika mengingatkan kita bahwa sejarah birokrasi di Papua tidak pernah netral. Ia lahir dari kepentingan kolonial, bersinergi dengan misi agama, dan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Pada momen perayaan HUT Kabupaten Mimika yang ke-29 ini, penting bagi kita untuk melihat warisan sejarah itu dengan kritis.

Mimika bukan hanya pusat ekonomi nasional hari ini, melainkan juga ruang sejarah panjang di mana relasi kuasa, agama, dan masyarakat saling bertaut. Dengan memahami jejak itu, kita bisa membangun Mimika yang lebih adil dan manusiawi, sebuah rumah bersama yang benar-benar berpihak pada warganya. (Bersambung)

 

Referensi:

Baca Juga:
Pemerintah Didorong Siapkan Proyek Lumbung Pangan Lokal di Papua Tengah
Kabar Gembira Bagi Klinik Swasta! Perkuat Layanan Eliminasi Malaria, Tahun Ini Pemerintah Salurkan Obat Malaria untuk Semua Klinik
Pendulang Merambah Tanggul Barat, LEMASKO Desak Freeport-Pemkab Mimika-TNI/Polri Bentuk Tim Pencegahan Konflik

1. Rosmaida Sinaga (Disertasi UI), Desember 2010.

2. Bernadus Boli Uzu (Jurnal), Juli – Desember 2010.

3. Pim Schoorl, Belanda di Irian Jaya: Amtenar Di Masa Penuh Gejolak 1945-1962.

4. J. Boelaars, MET PAPOEA’S SAMEN OP WEG, Kampen 1995

Dibaca: 100