Oleh : Laurens Minipko

PERAYAAN hari ulang tahun Kabupaten Mimika ke-29 pada tahun ini mengajak kita menengok kembali perjalanan sejarah panjang wilayah ini. Mimika hari ini dikenal sebagai “kota dolar” karena kehadiran industri pertambangan berskala global, namun sejarahnya jauh lebih tua. Sejak awal abad ke-20, Mimika telah menjadi bagian dari kebijakan pemekaran pemerintahan sipil kolonial Belanda di Nederlands Nieuw-Guinea (NNG). Dari sinilah jejak birokrasi sipil modern pertama kali diperkenalkan di dalam tatanan hidup masyarakat di Mimika.

Mimika dalam Peta Pemekaran Kolonial

Kebijakan pemekaran wilayah di Papua dilakukan Belanda bukan semata karena luasnya wilayah, melainkan juga demi memperkuat pengawasan, memperluas pengaruh, dan menyebarkan misi peradaban dalam kerja sama dengan misi Katolik dan Zending. Pada 1920-1030-an, Zuid Nieuw-Guinea (Papua Selatan) mulai dipetakan sebagai afdeling (kabupaten), dengan onderafdeling (sub-kabupaten) yang meliputi Merauke, Fakfak dan Mimika.

Mimika dengan pusatnya di Kokonao, menjadi salah satu titik penting dalam sistem pemerintahan sipil. Penempatan pejabat sipil di wilayah ini bertujuan untuk mengelola penduduk, mengawasi mobilitas masyarakat, serta menjadi penghubung antara pemerintah kolonial dengan para misionaris Katolik yang lebih dahulu aktif.

Baca Juga:
Pemerintah Didorong Siapkan Proyek Lumbung Pangan Lokal di Papua Tengah
Kabar Gembira Bagi Klinik Swasta! Perkuat Layanan Eliminasi Malaria, Tahun Ini Pemerintah Salurkan Obat Malaria untuk Semua Klinik
Pendulang Merambah Tanggul Barat, LEMASKO Desak Freeport-Pemkab Mimika-TNI/Polri Bentuk Tim Pencegahan Konflik

Pemerintahan Sipil dan Peran Misi Katolik

Sejarah mencatat bahwa pemerintahan sipil di Mimika berjalan berdampingan dengan misi Katolik. Kokonao menjadi pusat perjumpaan dua kekuatan: administrasi kolonial dan misi Katolik. Pemerintah kolonial melihat misi sebagai mitra dalam “menata” masyarakat, terutama melalui sekolah, pos kesehatan, dan sistem sosial baru yang diperkenalkan.

Dalam kerangka ini, pemerintahan sipil mulai membentuk pola relasi baru antara negara kolonial dan orang Mimika. Kehidupan sehari-hari masyarakat (meramu, pesta adat, permukiman, Kesehatan) tidak lagi hanya ditentukan oleh adat dan budaya, tetapi juga oleh administrasi, mulai dari pencatatan penduduk, aturan perdagangan, hingga regulasi pergerakan barang dan manusia.

Jejak yang Tersisa

Jejak pemerintahan sipil kolonial masih tersisa meski Mimika kemudian berubah drastis dengan masuknya Freeport pada akhir 1960-an. Struktur administratif yang diperkenalkan Belanda, seperti pembagian distrik, sistem kepala distrik, serta integrasi misi dengan birokrasi, menjadi fondasi awal yang diwariskan kepada Indonesia setelah 1963.

Namun warisan itu bukan tanpa kontradiksi. Sistem administratif kolonial dibangun bukan hanya untuk memberdayakan masyarakat Mimika, melainkan juga untuk mengawasi dan mengendalikan mereka. Itulah mengapa sejarah birokrasi di Mimika selalu memiliki dua wajah: sebagai pintu masuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan, sekaligus sebagai instrumen kontrol terhadap rakyat sipil.

Refleksi atas jejak pemerintahan sipil di Mimika mengingatkan kita bahwa sejarah birokrasi di Papua tidak pernah netral. Ia lahir dari kepentingan kolonial, bersinergi dengan misi agama, dan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Pada momen perayaan HUT Kabupaten Mimika yang ke-29 ini, penting bagi kita untuk melihat warisan sejarah itu dengan kritis.

Mimika bukan hanya pusat ekonomi nasional hari ini, melainkan juga ruang sejarah panjang di mana relasi kuasa, agama, dan masyarakat saling bertaut. Dengan memahami jejak itu, kita bisa membangun Mimika yang lebih adil dan manusiawi, sebuah rumah bersama yang benar-benar berpihak pada warganya. (Bersambung)

 

Referensi:

1. Rosmaida Sinaga (Disertasi UI), Desember 2010.

2. Bernadus Boli Uzu (Jurnal), Juli – Desember 2010.

3. Pim Schoorl, Belanda di Irian Jaya: Amtenar Di Masa Penuh Gejolak 1945-1962.

4. J. Boelaars, MET PAPOEA’S SAMEN OP WEG, Kampen 1995

Dibaca: 100