Ini Pesan Mendagri pada Pembukaan KKT II Nasional 2026 di Mimika

Timika,papuaglobalnews.com – Toleransi bukan sekadar mencegah agar tidak terjadi konflik di tengah masyarakat, tetapi juga memastikan setiap warga negara memperoleh hak perlindungan, kesempatan dan pelayanan yang setara.

Penegasan tersebut disampaikan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Akmal Malik yang membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam membuka Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional Tahun 2026 di Gedung Futsal Mimika Sport Complex (MSC), Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Minggu 15 November 2026.

Akmal menyampaikan apresiasi kepada SETARA Institute, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya konferensi tersebut.

Menurutnya, penyelenggaraan Konferensi Kota Toleran di Mimika memiliki arti yang sangat strategis. Kegiatan ini bukan sekadar forum pertemuan dan pertukaran gagasan, melainkan ruang konsolidasi nasional untuk memperkuat komitmen bersama dalam merawat kebinekaan, membangun persaudaraan, serta memastikan setiap warga negara dapat hidup aman, damai, dan memperoleh hak serta kesempatan yang setara.

Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara yang dibangun di atas keberagaman. Terdapat ratusan suku dan etnis, berbagai bahasa daerah, tradisi, budaya, agama, serta kepercayaan yang hidup berdampingan dalam satu rumah besar bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Para pendiri bangsa telah meletakkan fondasi yang kokoh melalui Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen terhadap NKRI.

“Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita harus menyadari bahwa membangun masyarakat yang toleran bukanlah pekerjaan sederhana,” ujarnya.

Dikatakan, di tengah perkembangan masyarakat dan teknologi informasi, terdapat berbagai tantangan yang dapat mengganggu keharmonisan sosial.

Pertama, masih adanya sikap intoleransi, prasangka, diskriminasi, dan eksklusivisme yang dapat menghambat hubungan antarkelompok masyarakat.

Kedua, meningkatnya polarisasi sosial yang terkadang dibangun berdasarkan perbedaan identitas suku, agama, budaya, maupun pilihan politik.

Ketiga, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, provokasi, serta narasi permusuhan melalui media sosial yang dapat mempercepat meningkatnya ketegangan di tengah masyarakat.

Keempat, potensi konflik sosial yang dipicu berbagai persoalan, seperti kesenjangan sosial, perebutan sumber daya, persoalan batas wilayah, maupun persoalan internal umat beragama.

Kelima, belum optimalnya integrasi nilai-nilai toleransi dan inklusivitas dalam kebijakan publik, pelayanan pemerintahan, serta program pembangunan di berbagai daerah.

Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan bahwa toleransi tidak hanya menjadi tanggung jawab tokoh agama atau organisasi keagamaan. Toleransi juga bukan semata-mata urusan Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), maupun organisasi kemasyarakatan.

“Toleransi adalah tanggung jawab bersama seluruh unsur bangsa, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tegasnya.

Selain itu, Mendagri juga mengingatkan pentingnya regulasi sebagai landasan pemerintah dalam membangun kerukunan dan menjaga toleransi.

Ia menyebutkan, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29, memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan serta perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, terdapat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

Menurutnya, regulasi tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat moderasi beragama secara terencana, sistematis, konkret, dan berkelanjutan.

Ia mengingatkan para kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah agar tidak mengabaikan pentingnya aturan dalam menjalankan pemerintahan.

Menurutnya, kebijakan yang baik perlu didukung landasan regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Akmal juga menyampaikan perlunya sejumlah prakarsa strategis yang menjadi perhatian dan agenda bersama seluruh pemerintah daerah.

Pertama, penguatan kepemimpinan pemerintah yang inklusif dan berorientasi pada persatuan.

Menurutnya, kepala daerah merupakan pemimpin pemerintahan yang paling dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan, keputusan, dan sikap seorang kepala daerah memiliki pengaruh besar terhadap suasana kehidupan sosial di wilayahnya.

Karena itu, gubernur, bupati, wali kota beserta wakilnya harus menjadi teladan dalam merawat keberagaman.

Ia kemudian membagikan pengalaman ketika menyelesaikan persoalan konflik intoleransi di Kupang melalui pendekatan keberagaman dan kerukunan.

Salah satu pendekatan yang dilakukan mengajak rumah-rumah ibadah melaksanakan kegiatan bersama melalui lomba peternakan berbasis rumah ibadah.

Para pemenang nantinya diberikan hadiah oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu terus-menerus mempersoalkan perbedaan norma dan ajaran masing-masing agama karena setiap agama memiliki kitab suci dan ketentuan yang berbeda.

Sebaliknya, masyarakat perlu mencari persamaan yang dapat mempersatukan.

Ia mencontohkan makanan sebagai salah satu hal yang dapat menjadi ruang kebersamaan. Semua orang membutuhkan makanan, menyukai sayuran, dan memiliki kesamaan dalam berbagai kebutuhan hidup.

“Jangan mencari perbedaannya, tetapi carilah persamaannya. Inilah yang membuat kita bisa membangun toleransi secara baik,” ungkapnya.

Kedua, mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dalam perencanaan pembangunan kabupaten dan kota.

Ia mengatakan, nilai toleransi harus dimasukkan dalam program pembangunan sehingga kegiatan yang dilaksanakan pemerintah benar-benar mampu mempertemukan dan mempersatukan masyarakat dari berbagai latar belakang.

Ia kembali menceritakan pengalamannya di Kupang dengan melibatkan umat Nasrani melalui gereja-gereja dan umat Muslim melalui masjid dalam berbagai kegiatan bersama.

Selain itu, Akmal memberikan contoh dari kehidupan di lingkungan kerjanya. Ia memiliki staf dari agama Islam, Kristen, dan Hindu yang dapat bekerja bersama dengan baik.

Bahkan, ia mengembangkan kegiatan peternakan ayam dan ikan di lingkungan kebun maupun kantornya sebagai ruang kebersamaan.

Menurutnya, kegiatan sederhana seperti peternakan dapat menjadi media untuk mempertemukan masyarakat karena semua orang memiliki kebutuhan yang sama terhadap pangan.

“Semua orang sama-sama suka makan telur. Semua orang suka makan. Dengan kesamaan, kita bisa memastikan toleransi. Tetapi ketika semua mengedepankan perbedaan, yang muncul adalah persoalan SARA,” katanya.

Karena itu, ia meminta agar nilai-nilai toleransi benar-benar dimasukkan dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah melalui kegiatan nyata yang mampu menyatukan masyarakat.

Ketiga, memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Menurutnya, FKUB memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat yang memiliki latar belakang agama dan kepercayaan berbeda.

Penguatan FKUB perlu dilakukan melalui dukungan pemerintah serta keterlibatan seluruh unsur masyarakat agar forum tersebut dapat menjalankan perannya secara optimal.

Ia juga mencontohkan pentingnya membangun kerja sama lintas agama melalui kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan.

Menurutnya, persoalan pangan dapat menjadi salah satu ruang untuk membangun interaksi dan kerja sama antarkelompok masyarakat.

Ia mengajak masyarakat melihat berbagai potensi ekonomi yang dapat dikerjakan bersama tanpa harus mempertentangkan perbedaan agama.

Akmal juga mengajak seluruh peserta belajar dari pengalaman Kota Depok yang dinilainya telah menunjukkan perubahan dalam membangun toleransi.

Ia mencontohkan kebijakan memberikan ruang kepada anak-anak non-Muslim untuk mendapatkan pelajaran agama sesuai keyakinannya ketika siswa Muslim mengikuti pelajaran agama.

Anak-anak yang bukan beragama Islam diberikan kelas khusus agar tetap memperoleh pendidikan agama sesuai keyakinannya.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah daerah memberikan ruang yang setara bagi seluruh warga tanpa membedakan agama.

Lebih jauh, ia menegaskan upaya membangun toleransi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.

Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, FKUB, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat.

Akmal  mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri, sesuai tugas dan fungsinya, akan terus mendorong penguatan pemerintah daerah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memelihara stabilitas sosial politik, memperkuat ketahanan sosial budaya, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia berharap Kabupaten Mimika dapat menjadi salah satu contoh keberagaman dapat dikelola melalui kepemimpinan yang inklusif, dialog berkelanjutan, dan kolaborasi nyata.

Ia memberikan apresiasi kepada Bupati Mimika atas komunikasi dan koordinasi yang dinilainya berjalan baik selama ini.

Ia mengatakan, setiap menghadapi persoalan, Bupati Mimika selalu membangun komunikasi.

Ia berharap ke depan semakin banyak kabupaten dan kota di Indonesia yang tidak hanya dikenal karena keberhasilan pembangunan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga karena kemampuannya membangun masyarakat yang toleran, inklusif, dan damai.

Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya kemajuan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun tingginya pertumbuhan ekonomi. Melainkan ditentukan oleh kemampuan seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan, merawat keberagaman, menghormati perbedaan, serta memastikan seluruh rakyat dapat hidup berdampingan secara damai. **