PAPUA TENGAH adalah provinsi baru yang memerlukan pembangunan guna memastikan negara hadir bagi masyarakat.
Niat pembangunan bisa tidak maksimal bila akhir-akhir ini terjadi konflik bersenjata, yang mengakibatkan korban jiwa maupun harta benda hancur. Selain itu masyarakat terpaksa mengungsi dari beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah yaitu Puncak Jaya, Puncak, Intan Jaya dan Dogiyai. Sementara disisi lain pembangunan harus dapat berjalan.
Mendukung program pembangunan kondisi daerah harus aman atau diciptakan aman dan nyaman dengan pola penanganan sesuai UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sementara terkait konflik politik menjadi kewenangan negara.

Konflik Intan Jaya Sejak 2019

Konflik di Intan Jaya, bermula dari adanya dua orang pengojek yang tertembak, namun tidak jelas siapa identitas korban. Yang jelas keduanya adalah pengojek non Papua terjadi pada pertengahan 2019. Kasus ini kemudian berlanjut hingga akhir tahun 2019 dengan alasan menjaga Freeport agar tidak diganggu oleh OPM. Namun belakangan terdengar juga soal rencana Blok Wabu.

Konflik ini bukan hanya menggunakan panah dan parang seperti dulu tetapi ini sudah konflik yang menggunakan senjata, tentunya memerlukan butiran-butiran peluru untuk melakukan penembakan.

Menjadi pertanyaan refleksi, apakah saling tembak ini harus berlangsung sampai dunia kiamat? Tentu kita semua mau hidup damai, aman dan harmonis, agar benar-benar negara hadir bagi masyarakat melalui pembangunan.

Papua Tengah merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) yang memerlukan percepatan pembangunan sesuai dengan tujuan DOB. Namun mirisnya, di beberapa kabupaten harus terus berhadapan dengan konflik bersenjata dan memakan korban baik TNI-POLRI, OPM dan masyarakat sipil.

Masyarakat Menolak Blok Wabu

Tahun 2021, kami pernah mendatangi Pimpinan Komisi I DPR RI meminta kepada Panglima TNI dan Kapolri agar pasukan non organik ditarik dari Intan Jaya. Selain itu meminta digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan pihak Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Pemprov Papua dan pihak keamanan di Papua dan Jakarta. Namun upaya itu tidak terlaksana.

Kami dari masyarakat dan DPRP saja yang bertemu dengan Komisi I DPR RI dalam rapat yang dipimpi Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono dihadiri Yan Mandenas, Anggota DPR RI Sapil Papua.

Terkait Blok Wabu kami bersama masyarakat Intan Jaya sudah audiensi dengan Komisi VII DPR RI di Kantor DPR RI. Pada saat itu, masyarakat Intan Jaya juga sudah menyatakàn menolak Blok Wabu. Disaat yang sama terbit juga surat penghentian Blok Wabu oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe. Pada tahun 2024 bertemu Menteri Bahlil menyampaikan aspirasi masyarakat tentang penolakan Blok Wabu.

Dimana pabrik senjata di Papua Tengah?

Konflik bersenjata ini terjadi antara pasukan TPN/OPM dengan pasukan TNI Polri yaitu Satgas Habema untuk TNI dan dan Satgas Damai Cartenz untuk POLRI.

Bila kita ingin menarik sebuah pertanyaan menarik adalah dari mana TPN/OPM mendapat peluru dan senjata? Karena kami ketahui bahwa di wilayah-wilayah ini tidak terdapat pabrik senjata maupun peluru.

Jangan Cipta Kondisi

Janganlah kita sengaja menciptakan konflik-konflik dengan melakukan perdagangan senjata dan peluru serta untuk memperoleh kenaikan pangkat dan jabatan.

Masyarakat awam di kampung tentu tidak merasa nyaman dan damai. Bahlan tidak ingin ada konflik bersenjata yang membuat kampungnya itu menjadi kacau, saling tembak di atas wilayah dimana mereka hidup.

Hentikan jual beli senjata dan amunisi di wilayah Papua Tengah oleh oknum-oknum anggota TNI-Polri baik langsung maupun melalui perantara masyarakat sipil yang tinggal di Nabire, Timika maupun di mana saja.

Aktivitas melanggar hukum itu hanya akan menciptakan kondisi konflik dan melestarikan siklus kekerasan di tanah Papua.
Jangan ada pihak sipil ikut bermain dengan memanfaatkan situasi untuk kepentingan kelompok tertentu demi melampiaskan dedam kepentingan politiknya.

Kita harus bisa jujur menyatakan bahwa pembangunan harus jalan dan hentikan konflik.

Tingkatkan Diplomasi daripada Tembak Menembak

Hentikan aksi baku tembak dengan masuk ke dalam kampung-kampung masyarakat karena akan membuat mereka trauma dan takut.

Jika ingin masih berkonflik silakan pergi saling serang dan saling tembak di tengah-tengah laut atau di tengah-tengah hutan yang tidak ada penduduk. Atau silakan membuat lapangan khusus perang seperti lapangan sepak bola atau lapangan voli agar tidak ada masyarakat sipil jadi korban.

Sebaiknya ditingkatkan adalah cara-cara perjuangan yang lebih dialogis melalui lobi-lobi dan diplomatis agar lebih nyaman.

Tarik Pasuķan Non Organik

Pemerintah menempatkan pasukan non organik disebuah daerah kadang menciptakan keresahan dalam masyarakat. Mereķa kàdang tidak memperdulikan teguran pimpinan aparat keamanan organik karena merasa dikirim dari pusat.

Oknum pasukan non organik juga sering melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil karena dianggap OPM, karena itu besar harapan masyarakat agar pasukan non organik di tarik dari Tanah Papua.

Pemda Harus Menjamin Keamanan

Pendekatan pembangunan oleh Pemda harus diutamakan atau dikedepankan ketika pasukan non organik ditarik dari daerah konflik.
Pemda melalui program-programnya diharapkan dapat merangkul semua kelompok masyarakat agar masyarakat merasa gembira di kampungnya.

Pembangunan Harus Jalan

Kabupaten-kabupaten yang sedang berkonflik ini adalah kabupaten yang baru dibentuk belasan tahun yang lalu. Kabupaten-kabupaten tersebut, memerlukan pembangunan di segala bidang. Masih terjadinya konflik harapan akan pembangunan di segala bidang tidak dapat terwujud. Dengan demikian sudah seharusnya harus dievaluasi hentikan konflik bersenjata.

Melalui melaksanakan pembangunan yang baik dan benar adalah cara yang tepat menyatakan bahwa negara hadir bagi rakyat, membuat masyarakat merasa terintegrasi kedalam negara. Cara menunjukan negara hadir yang bijaksana adalah kesungguhan melaksanakan pembangunan, melibatkan masyarakat dan aparat pemerintah OAP asal suku setempat sebanyak-banyaknya dalam pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan harus berjalan di Povinsi Papua Tengah yang baru seumur jangung dengan delapan kabupaten.

Jika konflik muncul berhubungan dengan Blok Wabu, pemilik tanah sudah secara tegas menolak rencana penambangan Blok Wabu. Masyarakat pemilik tanah sesuai UU mereka mempunyai hak menyatakan menolak rencana penambangan oleh perusahaan. Dengan dasar ini pemerintah harus bijak hentikan wacana penggunaan SDA tersebut guna menekan konflik.

Selain itu jika konflik karena adanya OPM, perlu membangun pendekatan yang bijak adalah mengajak dialog, hentikan saling tembak dan masing-masing kembali ke markasnya,agar tidak ada korban dari masyarakat sipil.

Pemerintah pusat perlu memikirkan kerangka penyelesaian melalui mekanisme dialog dan humanis bukan kekerasan.

Oleh : John NR Gobai – Anggota DPR Provinsi Papua Tengah
(Isi tulisan tanggung jawab penulis)