Kita harus bisa jujur menyatakan bahwa pembangunan harus jalan dan hentikan konflik.

Tingkatkan Diplomasi daripada Tembak Menembak

Hentikan aksi baku tembak dengan masuk ke dalam kampung-kampung masyarakat karena akan membuat mereka trauma dan takut.

Jika ingin masih berkonflik silakan pergi saling serang dan saling tembak di tengah-tengah laut atau di tengah-tengah hutan yang tidak ada penduduk. Atau silakan membuat lapangan khusus perang seperti lapangan sepak bola atau lapangan voli agar tidak ada masyarakat sipil jadi korban.

Sebaiknya ditingkatkan adalah cara-cara perjuangan yang lebih dialogis melalui lobi-lobi dan diplomatis agar lebih nyaman.

Tarik Pasuķan Non Organik

Pemerintah menempatkan pasukan non organik disebuah daerah kadang menciptakan keresahan dalam masyarakat. Mereķa kàdang tidak memperdulikan teguran pimpinan aparat keamanan organik karena merasa dikirim dari pusat.

Oknum pasukan non organik juga sering melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil karena dianggap OPM, karena itu besar harapan masyarakat agar pasukan non organik di tarik dari Tanah Papua.

Pemda Harus Menjamin Keamanan

Pendekatan pembangunan oleh Pemda harus diutamakan atau dikedepankan ketika pasukan non organik ditarik dari daerah konflik.
Pemda melalui program-programnya diharapkan dapat merangkul semua kelompok masyarakat agar masyarakat merasa gembira di kampungnya.

Pembangunan Harus Jalan

Kabupaten-kabupaten yang sedang berkonflik ini adalah kabupaten yang baru dibentuk belasan tahun yang lalu. Kabupaten-kabupaten tersebut, memerlukan pembangunan di segala bidang. Masih terjadinya konflik harapan akan pembangunan di segala bidang tidak dapat terwujud. Dengan demikian sudah seharusnya harus dievaluasi hentikan konflik bersenjata.

Melalui melaksanakan pembangunan yang baik dan benar adalah cara yang tepat menyatakan bahwa negara hadir bagi rakyat, membuat masyarakat merasa terintegrasi kedalam negara. Cara menunjukan negara hadir yang bijaksana adalah kesungguhan melaksanakan pembangunan, melibatkan masyarakat dan aparat pemerintah OAP asal suku setempat sebanyak-banyaknya dalam pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan harus berjalan di Povinsi Papua Tengah yang baru seumur jangung dengan delapan kabupaten.

Jika konflik muncul berhubungan dengan Blok Wabu, pemilik tanah sudah secara tegas menolak rencana penambangan Blok Wabu. Masyarakat pemilik tanah sesuai UU mereka mempunyai hak menyatakan menolak rencana penambangan oleh perusahaan. Dengan dasar ini pemerintah harus bijak hentikan wacana penggunaan SDA tersebut guna menekan konflik.

Selain itu jika konflik karena adanya OPM, perlu membangun pendekatan yang bijak adalah mengajak dialog, hentikan saling tembak dan masing-masing kembali ke markasnya,agar tidak ada korban dari masyarakat sipil.

Pemerintah pusat perlu memikirkan kerangka penyelesaian melalui mekanisme dialog dan humanis bukan kekerasan.

Oleh : John NR Gobai – Anggota DPR Provinsi Papua Tengah
(Isi tulisan tanggung jawab penulis)