Harmoni yang Belum Sampai ke Kampung

Beberapa pekerjaan teknis bisa segera dimulai. Bappeda bersama BPS dan perguruan tinggi menyusun profil IPM per distrik dan kampung, dipilah menurut perempuan dan laki-laki, orang asli Papua dan pendatang, pesisir dan pedalaman, lalu menerbitkannya dalam bahasa yang terbaca warga.

Alokasi anggaran kampung memakai rumus yang terang: rasio guru-murid terburuk, jarak layanan terjauh, dan capaian 3M terendah mendapat porsi lebih besar. Usulan musyawarah kampung wajib dijawab tertulis oleh perangkat daerah, termasuk alasan bila ditolak. Tetapi pekerjaan teknis ini belum menyentuh inti persoalan, yaitu kedudukan nilai budaya dalam hukum dan anggaran daerah.

Pertama, rumuskan nilai secara emik. Lembaga adat Amungme dan Kamoro, didampingi antropolog dan peneliti lokal, menyusun rumusan nilai yang mengatur hidup bersama menurut istilah masing-masing, lewat musyawarah di kampung yang melibatkan tetua, perempuan, dan pemuda. Hasilnya didokumentasikan dalam naskah akademik dan menjadi lampiran peraturan daerah. Pemerintah berperan memfasilitasi, bukan menafsirkan.

Kedua, kukuhkan dalam Perda Mimika Kota Harmoni. Perda memuat definisi harmoni yang bersumber dari nilai Amungme dan Kamoro sebagai asas dan rujukan menilai kebijakan.

la mengatur forum tetap bersama lembaga adat dengan juru bicara yang dipilih komunitas sendiri, dan memberi tempat pertama bagi mekanisme adat dalam menyelesaikan sengketa sosial. Perda juga mengikatkan perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya kedua suku pada kerangka pemajuan kebudayaan dan kekayaan intelektual komunal, agar nilai itu tidak diambil, dikomersialkan, atau ditafsir pihak luar tanpa persetujuan pemiliknya.

Ketiga, kunci anggarannya dalam APBD. Perda mewajibkan pos tersendiri setiap tahun untuk mengembangkan nilai budaya Amungme dan Kamoro, sehingga keberlanjutannya tak bergantung pada selera pimpinan. Penggunaannya diarahkan pada dokumentasi bahasa dan pengetahuan, muatan lokal di sekolah, pendampingan lembaga adat, dan kerja forum harmoni, bukan habis di panggung festival. Besaran dan proporsinya dibahas bersama DPRK, Bappeda, dan lembaga adat, lalu dilaporkan terbuka kepada warga dan diperiksa lembaga pengawas.

Keempat, jadikan nilai itu alat ukur. Setiap rencana pembangunan, dari RPJMD sampai program tahunan, diuji kesesuaiannya dengan nilai-nilai itu lewat semacam penilaian dampak budaya. Indikator harmoni Mimika, yaitu kebebasan beribadah, akses layanan, rasa aman, saluran keberatan, dan pengakuan atas ruang hidup adat, dievaluasi tiap tahun di hadapan warga kampung.

Ada satu kewaspadaan. Antropologi mengingatkan bahwa kebudayaan bukan benda yang dibekukan. la hidup, berubah, dan diperdebatkan di dalam komunitasnya sendiri.

Perda yang menulis nilai dengan terlalu kaku bisa melahirkan dokumen mati, atau memberi pemerintah alat baru untuk menentukan mana budaya yang “asli”.

Karena itu Perda perlu memuat mekanisme tinjau ulang yang dikendalikan komunitas pemilik budaya, dan tak boleh menjadi penjara bagi tradisi.

Semboyan “Mimika Harmonis” perlu diikuti tiga pertanyaan: harmonis menurut ukuran siapa, dibangun melalui lembaga apa, dan dirasakan oleh warga yang mana. Selama jawabannya belum tertulis dalam hukum dan anggaran daerah, Mimika baru memiliki angka yang bagus dan upacara yang meriah.

Konferensi ini punya kesempatan memulai yang lebih sulit: menjadikan Amungme dan Kamoro subjek politik dan budaya, rujukan harmoni yang dihormati dan dibiayai, bukan lambang identitas daerah semata. (*) Timika, 14 November 2026.