Harmoni yang Belum Sampai ke Kampung

Oleh : Laurens Minipko

ANGKA sering diperlakukan seperti tamu kehormatan. la dipersilakan duduk di depan, dipuji, lalu tak seorang pun bertanya dari mana datangnya. Di Mimika, tamu itu bernama 76,85, yakni Indeks Pembangunan Manusia atau IPM kabupaten ini pada 2024 menurut tabel Badan Pusat Statistik. Angka itu jauh di atas IPM Papua Tengah yang 59,75. Selisih hampir 17 poin itu mengesankan, dan justru karena mengesankan, ia perlu diperiksa.

IPM dibentuk dari tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dokumen Pemerintah Kabupaten Mimika yang merangkum data 2023 mencatat angka 75,91. Selisih dengan 76,85 tidak perlu buru-buru dianggap pertentangan, sebab keduanya bisa merujuk pada tahun observasi atau rilis yang berbeda. Yang lebih penting adalah pencermatan kita pada cara angka bekerja. Rata-rata membuat keadaan tampak lebih rata daripada kenyataannya. Sungai yang rata-rata kedalamannya semata kaki tetap bisa menenggelamkan orang di bagian tengah.

Dimensi pendidikan memberi contoh yang jelas. Harapan Lama Sekolah (HLS) memperkirakan berapa lama seorang anak akan bersekolah bila pola partisipasi hari ini bertahan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menghitung tahun pendidikan formal yang sudah ditempuh penduduk dewasa. Yang satu janji, yang lain pengalaman.

Di Mimika, HLS tercatat 12,96 tahun dan RLS 10,47 tahun. Jarak itu bisa dibaca sebagai kabar baik, tetapi juga patut dibaca dengan waspada, sebab HLS hanya peluang di atas kertas. la tak menjamin guru hadir di kelas, anak berjalan dan masuk sekolah, atau keluarga mampu menanggung biayanya.

Gagasan bahwa pembangunan harus dimulai dari kampung kerap diucapkan pejabat daerah ini. Bupati Mimika menyampaikan gagasan tersebut pada Juli 2024. la menyebut pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan, mencontohkan sekolah enam kelas yang hanya punya empat guru, menyebut program 3M (membaca, menulis, menghitung), dan meminta Bappeda membuat “potret IPM” sampai ke distrik dan kampung. Permintaan terakhir itu pengakuan yang jujur. Orang tidak meminta potret atas sesuatu yang sudah terang. Selama ini yang tersedia hanya satu angka besar di tingkat kabupaten, sementara kampung tetap gelap di baliknya.

Maka soalnya bukan lagi apakah pembangunan perlu menyentuh kampung, melainkan apakah ia berlangsung di kampung atau berangkat dari kampung. Pembangunan di kampung berarti program ditaruh di sana, sementara desain, indikator, anggaran, dan keputusan tetap dibuat dari kantor yang jauh.

Pembangunan dari kampung menjadikan warga, lembaga adat, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan ikut menyebut apa yang kurang dan menilai apa yang disebut berhasil. Perbedaan itu hanya akan menjadi permainan bahasa bila tak diuji: siapa yang mendefinisikan kebutuhan, apakah anggaran mengikuti kesenjangan, dan apakah masyarakat adat memegang posisi yang menentukan atau hanya diundang duduk di barisan depan sambil bertepuk tangan.

Ujian yang sama berlaku pada peristiwa yang tinggal hitungan hari. Mimika ditunjuk menjadi tuan rumah Konferensi Kota Toleransi Nasional Ke II Tahun 2026 pada selama tiga hari, Sabtu,14-Senin, 16 November, setelah meraih penghargaan harmony award sebagai kota terharmoni.

Itu layak dirayakan. Tetapi toleransi yang diukur dari ketiadaan konflik terbuka mirip IPM yang dibaca dari rata-rata: memberi kesan tenang, padahal ketenangan itu bisa dibeli dengan diamnya pihak yang paling lemah. Pemerintah kabupaten menyebut Amungme dan Kamoro sebagai dua suku besar di sini dan mengajak warga menghargai budaya keduanya.

Namun budaya mudah sekali berhenti sebagai dekorasi. Tarian penyambutan hadir di pembukaan, pakaian adat dipotret, nama suku disebut dalam pidato, lalu semuanya menghilang saat diskusi kebijakan dimulai.

Di titik ini cara pandang antropologis menolong kita membedah anatomi fenomena itu. Dalam kebijakan, kebudayaan sering diperlakukan sebagai benda: tarian, busana, dan ukiran yang bisa dipajang dan dipentaskan. Antropologi memandangnya sebagai sistem pengetahuan dan etika, yakni cara suatu masyarakat memahami dunia dan mengatur hubungan antarmanusia, dengan tanah, air, hutan, gunung, pesisir, dan leluhur. Proses mengubah sistem itu menjadi tontonan disebut folklorisasi, dan hasilnya adalah kebudayaan yang indah di panggung tetapi bisu di ruang rapat anggaran. Bagi Amungme dan Kamoro, harmoni sudah menjadi bagian dari cara hidup bersama jauh sebelum kata “toleransi” masuk kosakata birokrasi. Karena itu yang diperlukan adalah pendekatan emik: nilai-nilai itu dirumuskan oleh pemiliknya, dalam istilah mereka sendiri, baru kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa kebijakan, bukan sebaliknya.

Beberapa pekerjaan teknis bisa segera dimulai. Bappeda bersama BPS dan perguruan tinggi menyusun profil IPM per distrik dan kampung, dipilah menurut perempuan dan laki-laki, orang asli Papua dan pendatang, pesisir dan pedalaman, lalu menerbitkannya dalam bahasa yang terbaca warga.

Alokasi anggaran kampung memakai rumus yang terang: rasio guru-murid terburuk, jarak layanan terjauh, dan capaian 3M terendah mendapat porsi lebih besar. Usulan musyawarah kampung wajib dijawab tertulis oleh perangkat daerah, termasuk alasan bila ditolak. Tetapi pekerjaan teknis ini belum menyentuh inti persoalan, yaitu kedudukan nilai budaya dalam hukum dan anggaran daerah.

Pertama, rumuskan nilai secara emik. Lembaga adat Amungme dan Kamoro, didampingi antropolog dan peneliti lokal, menyusun rumusan nilai yang mengatur hidup bersama menurut istilah masing-masing, lewat musyawarah di kampung yang melibatkan tetua, perempuan, dan pemuda. Hasilnya didokumentasikan dalam naskah akademik dan menjadi lampiran peraturan daerah. Pemerintah berperan memfasilitasi, bukan menafsirkan.

Kedua, kukuhkan dalam Perda Mimika Kota Harmoni. Perda memuat definisi harmoni yang bersumber dari nilai Amungme dan Kamoro sebagai asas dan rujukan menilai kebijakan.

la mengatur forum tetap bersama lembaga adat dengan juru bicara yang dipilih komunitas sendiri, dan memberi tempat pertama bagi mekanisme adat dalam menyelesaikan sengketa sosial. Perda juga mengikatkan perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya kedua suku pada kerangka pemajuan kebudayaan dan kekayaan intelektual komunal, agar nilai itu tidak diambil, dikomersialkan, atau ditafsir pihak luar tanpa persetujuan pemiliknya.

Ketiga, kunci anggarannya dalam APBD. Perda mewajibkan pos tersendiri setiap tahun untuk mengembangkan nilai budaya Amungme dan Kamoro, sehingga keberlanjutannya tak bergantung pada selera pimpinan. Penggunaannya diarahkan pada dokumentasi bahasa dan pengetahuan, muatan lokal di sekolah, pendampingan lembaga adat, dan kerja forum harmoni, bukan habis di panggung festival. Besaran dan proporsinya dibahas bersama DPRK, Bappeda, dan lembaga adat, lalu dilaporkan terbuka kepada warga dan diperiksa lembaga pengawas.

Keempat, jadikan nilai itu alat ukur. Setiap rencana pembangunan, dari RPJMD sampai program tahunan, diuji kesesuaiannya dengan nilai-nilai itu lewat semacam penilaian dampak budaya. Indikator harmoni Mimika, yaitu kebebasan beribadah, akses layanan, rasa aman, saluran keberatan, dan pengakuan atas ruang hidup adat, dievaluasi tiap tahun di hadapan warga kampung.

Ada satu kewaspadaan. Antropologi mengingatkan bahwa kebudayaan bukan benda yang dibekukan. la hidup, berubah, dan diperdebatkan di dalam komunitasnya sendiri.

Perda yang menulis nilai dengan terlalu kaku bisa melahirkan dokumen mati, atau memberi pemerintah alat baru untuk menentukan mana budaya yang “asli”.

Karena itu Perda perlu memuat mekanisme tinjau ulang yang dikendalikan komunitas pemilik budaya, dan tak boleh menjadi penjara bagi tradisi.

Semboyan “Mimika Harmonis” perlu diikuti tiga pertanyaan: harmonis menurut ukuran siapa, dibangun melalui lembaga apa, dan dirasakan oleh warga yang mana. Selama jawabannya belum tertulis dalam hukum dan anggaran daerah, Mimika baru memiliki angka yang bagus dan upacara yang meriah.

Konferensi ini punya kesempatan memulai yang lebih sulit: menjadikan Amungme dan Kamoro subjek politik dan budaya, rujukan harmoni yang dihormati dan dibiayai, bukan lambang identitas daerah semata. (*) Timika, 14 November 2026.