Gibran Rencana Berkantor di Papua, Ini Harapan Ketua AMKI Papua Tengah
“Wakil Presiden bisa saja berkantor di Papua, tetapi ia harus mampu menyelesaikan akar masalah yang dihadapi orang Papua saat ini. Karena persoalan utama di Papua bukan soal makan, minum dan aspal jalan, tetapi soal kemanusiaan,” tegasnya.
Menurutnya, penugasan Wakil Presiden berkantor di Papua hanya dengan alasan semata-mata mempercepat pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan berarti lebih baik tidak perlu datang ke Papua. Karena mengurus pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sudah ada pemerintah provinsi, kabupaten dan walikota.
Di Papua katanya saat ini sudah ada enam gubernur dan para bupati di tanah Papua yang dipilih langsung oleh rakyat dengan tugas menangani program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur.
“Memang di tanah Papua ini masalahnya kompleks. Oleh karena itu, rencana Gibran Raka bumi Raka berkantor di tanah Papua harus melihat akar masalah Papua. Kalau tidak mampu selesaikan masalah lebih baik rencana ini dibatalkan saja,” katanya.
Sebagai anak muda Papua, Melianus meragukan kemampuan Wakil Presiden Gibran selama berkantor di Papua dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. **
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
