Forkopimda dan Tokoh Masyarakat Nabire Tolak Aksi Long March ‘Front Rakyat Bergerak’, Tegaskan Komitmen Jaga Kamtibmas

Nabire,papuaglobalnews.com – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Nabire bersama tokoh agama, tokoh adat, akademisi, pimpinan organisasi dan elemen masyarakat menyatakan sikap tegas menolak berbagai bentuk aksi yang dilakukan ‘Front Rakyat Bergerak’ berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Nabire, Papua Tengah.

Pernyataan sikap penolakan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Sikap Bersama yang ditandatangani 23 peserta rapat koordinasi yang berlangsung di Polres Nabire pada Senin 6 April 2026.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu.

Dalam pernyataan sikap tersebut, seluruh pihak sepakat menolak segala bentuk aksi yang dapat melumpuhkan aktivitas masyarakat. Secara khusus, mereka juga menolak rencana aksi long march yang dilakukan oleh kelompok ‘Front Rakyat Bergerak’ karena dinilai berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Forkopimda bersama para tokoh juga menyatakan dukungan penuh kepada aparat kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Nabire. Mereka menegaskan penolakan terhadap segala bentuk tindakan anarkis seperti pembakaran, pelemparan, serta pengrusakan yang dapat merugikan masyarakat baik secara material maupun jiwa.

Selain itu, para pihak yang menandatangani menegaskan bahwa pernyataan sikap tersebut dibuat secara bersama-sama tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak manapun.

Dokumen tersebut ditandatangani oleh berbagai unsur pimpinan daerah, termasuk Wakil Bupati Nabire, Kapolres Nabire, Dandim 1705/Nabire, Sekretaris Daerah, serta puluhan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan perwakilan organisasi di Nabire.

Dengan adanya pernyataan ini, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Nabire tetap kondusif serta aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Sementara Kapolres Nabire Samuel D. Tatiratu dalam pertemuan itu menyampaikan dari sisi aparat keamanan dan pemerintah sudah siap dan meminta kepada seluruh tokoh masyarakat, kepala suku untuk menyikapi situasi ini dengan turun bersama-sama berada di lapangan bersama aparat keamanan memberikan himbauan kepada masing-masing masyarakat  untuk tidak melakukan aksi agar dapat meminimalisir terjadinya kelumpuhkan Kota Nabire. Selain itu dapat membatasi aksi-aksi mereka yang mungkin ditunggangi oleh oknum-oknum yang sengaja menginginkan situasi menjadi keos.

Mantan Kasat Lantas Polres Mimika ini juga membuka mengenai situasi yang terjadi di Kabupaten Dogiyai di hadapan peserta rapat. Bahwa persoalan di Dogiyai hinggga saat ini masih dalam rana penyidikan dan penyelidikan.

Ia mengatakan fakta yang sudah tidak bisa terbantahkan ketiga anggota Polri menjadi korban, sesuai bukti fisik wajah mayatnya dilihat jelas.

Ia menyebutkan korban anggota polisi atas nama Edowai kasusnya kini langsung ditangani Tim Kuasa Mabes Polri. Anggota kedua sementara menjalani perawatan dan anggota ketiga terkena panah sedalam 20 centi dalam kondisi kritis di rumah sakit di Jayapura.

“Jadi yang kita baca ada sepuluh, ada enam, ada empat korban yang saat ini tinggal di Dogiyai, fakta itu belum bisa kita bilang hoaks, tidak bisa itu benar, karena fakta yang ada hanya ada di media sosial,” tegas Tatiratu.

Tatiratu mengungkapkan, Bupati Dogiyai saat tiba di Nabire dari Jakarta yang dijemput oleh dirinya bersama Wakapolda langsung menuju ruangan kerja Gubernur Papua Tengah untuk rapat bersama Forkompinda. Di situ sudah disampaikan meminta Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai bersama DPRK harus bisa memastikan dan menunjukan bukti fisik korban yang disampaikan enam orang, sepuluh orang dan empat orang. Karena rumah sakit Dogiyai, Paniai, Deiyai dan Nabire semua kosong.

“Lalu ke mana mereka-mereka yang dibilang. Maka saya minta kepada sekalian, mohon sampaikan kepada anggota jangan mudah terprovokasi,” kata Tatiratu.  **