FIM-WP Serukan Aksi Damai Tolak Militerisasi dan Eksploitasi di Tanah Papua
Selain itu, FIM-WP menilai pembangunan ekonomi di Papua terlalu terfokus pada investasi berskala besar seperti pertambangan dan perkebunan dalam bingkai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dominasi investasi di sektor-sektor tersebut, menurut mereka, telah mengabaikan potensi besar di bidang perikanan, pertanian, dan pariwisata yang justru lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat lokal.
“Masifnya kehadiran militer di Papua tidak bisa dilepaskan dari upaya perlindungan terhadap proyek-proyek investasi berskala besar. Hal ini memperlihatkan adanya hubungan erat antara ekspansi investasi dengan peningkatan militerisasi,” lanjut FIM-WP.
Kondisi tersebut, menurut FIM-WP, menciptakan lingkaran setan berupa kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan perampasan ruang hidup masyarakat adat.
“Pola pembangunan seperti ini hanya memperdalam penderitaan rakyat Papua dan menjauhkan cita-cita kesejahteraan,” kritik FIM-WP.
Melalui aksi damai yang akan digelar pada 10 November 2025 mendatang, FIM-WP mengajak seluruh masyarakat Papua dan Indonesia untuk bersama-sama menyuarakan keadilan, menghentikan kekerasan, serta menolak bentuk-bentuk eksploitasi yang merugikan masyarakat adat.
“Dengan aksi damai ini, kami ingin menegaskan bahwa Papua bukan hanya wilayah sumber daya alam, tetapi juga rumah bagi manusia yang berhak hidup aman, damai, dan bermartabat,” tegas FIM-WP dalam penutup seruan aksinya. **
