Eme Neme Yauware

Oleh : Laurens Minipko

“EME NEME YAUWARE” lebih dari ungkapan emosional masyarakat lokal. Ia adalah pernyataan politik, epistemologis, dan moral,  sebuah klaim tentang siapa yanng berhak mendefinisikan tanah, hidup dan masa depan. Kalimat ini lahir bukan dari ruang seminar, melainkan dari pengalaman panjang orang Amungme dan Kamoro yang menyaksikan ruang hidupnya berubah menjadi proyek, peta, dan angka. Di hadapannya berdiri suara negara yang tampil super power: kuat secara modal, regulasi (wewenang), dan narasi.

Topik ini relevan ditulis karena konflik di Mimika tidak pernah hanya soal tanah atau tambang. Yang diperebutkan adalah makna. Negara dan korporasi mendefinisikan Mimika sebagai wilayah strategis, sumber devisa, dan kepentingan nasional. Sementara bagi masyarakat asli, Mimika adalah relasi hidup: gunung sebagai ibu, sungai sebagai nadi, laut sebagai ruang bernaung. Ketika dua cara memaknai dunia ini dipertemukan dalam relasi kuasa yang timpang yang terjadi bukan dialog, melainkan peminggiran.

Negara modern hari ini tidak hanya bekerja melalui aparat dan hukum. Ia beroperasi melalui bahasa pembangunan, data terknoratis, dan klaim rasionalitas. Michel Foucault (dalam Sunaryo, 2023) menyebut ini sebagai regime of truth: mekanisme yang menentukan pengetahuan mana yang sah dan suara mana yang dianggap layak didengar. Dalam konteks Mimika, suara negara dan korporasi tampil sebagai kebenaran resmi: berbasis studi kelayakan, AMDAL, dan indikator ekonomi. Sebaliknya, pengetahuan lokal tentang tanah, hutan, dan relasi antargenerasi diperlakukan sebagai cerita pinggiran, bahkan hambatan pembangunan.

Di sinilah relevansi utama tulisan ini: suara masyarakat adat sebenarnya tidak pernah hilang, tetapi tidak diakui sebagai pengetahuan. Sedikit dari masyarakat asli masih terus berbicara, baik lewat cerita bahkan juga diam. Namun suara itu tidak masuk dalam kosakata negara. Akibatnya, konflik Mimika terus dibaca sebagai persoalan keamanan atau administrasi, bukan sebagai krisis makna dan keadilan.

Achille Mbembe (dalam Necropolitics, 2001) membantu kita memahami situasi ini lewat konsep necropolitics: kekuasaan yang menentukan siapa yang boleh hidup layak dan siapa yang dibiarkan mati perlahan. Mimika dapat dibaca sebagai ruang ekstraktif-necropolitik, dimana kerusakan ekologis, hilangnya sumber hidup, dan penderitaan sosial dianggap sebagai biaya wajar demi stabilitas dan pertumbuhan nasional. Negara tidak perlu membunuh secara langsung; cukup dengan membiarkan kehidupan lokal tergerus perlahan oleh kebijakan dan proyek.

Yang lebih problematis, negara sering mengklaim telah “mendengar” masyarakat lokal. Gayatri Spivak  (dalam Can the Subaltern Speak, 1988) mengingatkan bahwa posisi itu berbahaya bukan hanya  karena ketika suara tidak didengar, tetapi ketika suara itu diterjemahkan sepihak ke dalam bahasa kekuasaan. Musyawarah, konsultasi publik, dan program partisipasi sering kali menjadi panggung ventriloquisme: negara berbicara melalui mulut rakyat, tetapi dengan makna yang sudah ditentukan.

Bonaventura de Sousa Santos (dalam Epistemology of the South, 2014) menyebut praktik ini sebagai epistemicide: pembunuhan sistem pengetahuan lokal. Ketika hanya satu cara memahami dunia yang dianggap sah, yakni cara negara dan pasar, maka pengetahuan masyarakat adat disingkirkan. Mimika lalu dipresentasikan sebagai wilayah tertinggal, bukan sebagai komunitas dengan rasionalitas dan etika hidupnya sendiri. Tulisan ini relevan karena ia menolak pembacaan tunggal: teks negara.

Arturo Escobar (Politik Pluriversal, 2020) menawarkan perspektif pluriverse: dunia yang terdiri dari banyak dunia, banyak cara hidup, dan banyak masa depan. Dari sudut pandang ini, “Eme Neme Yauware” adalah pernyataan pluriversal. Ia menolak narasi tunggal pembangunan dan menegaskan hak orang Amungme dan Kamoro untuk menentukan masa depan dengan logika mereka sendiri. Konflik di Mimika bukan sekadar konflik ekonomi, melainkan konflik antar-dunia.

Manfaat sosial dari penulisan topik ini bagi masyarakat Amungme dan Kamoro terletak pada pemberian bahasa politik bagi pengalaman sehari-hari mereka. Ketika ketidakadilan diberi nama, ia tidak lagi dianggap takdir. Bahasa ini penting untuk memperkuat posisi tawar dalam advokasi, dialog kebijakan, dan opini publik.

Tulisan ini juga berfungsi melawan stigma lama: bahwa masyarakat adat adalah penghambat pembangunan. Justru sebaliknya, orang Amungme dan Kamoro bukan menolak perubahan, tetapi menolak pembangunan yang menghancurkan relasi hidup. Dengan membongkar narasi super power negara, tulisan ini membantu menggeser persepsi publik: dari masyarakat adat sebagai masalah, menjadi penjaga kehidupan.

Lebih jauh, esai ini adalah upaya menjaga martabat kolektif. Penindasan paling halus terjadi ketika sebuah komunitas mulai meragukan nilai hidupnya sendiri. Dengan menegaskan Eme Neme Yauware, kita menegaskan bahwa cara hidup Amungme dan Kamoro bukan sisa masa lalu, melainkan sumber etika masa depan. Tulisan ini juga menjadi arsip moral: jejak bahwa masyarakat pernah bersuara dan menolak lupa.

Pada akhirnya, Mimika bukan wilayah yang tidak bersuara, melainkan wilayah yang dibungkam oleh narasi super power. Yang dipertarungkan bukan hanya tambang, APBD, atau infrastruktur, tetapi hak untuk mendefinisikan realitas. Mengedepankan “Eme Neme Yauware” sebagai pintu gerbang pada rumah bernama Mimika Smart City adalah seruan untuk membongkar dominasi narasi negara dan mengembalikan posisi masyarakat adat sebagai subjek pengetahuan. Sebab rumah tidak dibangun dari peta dan angka semata, melainkan dari pengakuan, relasi, dan keadilan makna. Dan bagi sedikit orang Amungme dan Kamoro, Mimika bukan proyek melainkan kosmologi sakral bernama “Eme Neme Yauware. **