Dukung Program Tiga Juta Rumah, Kantor DPP Aspprin Wilayah Papua Resmi Beroperasi di Timika, Target Bangun 5000 Unit
Timika,papuaglobalnews.com – Dalam rangka mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah bersubsidi, khususnya bagi masyarakat di lima provinsi di Papua, Pemerintah Pusat melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aspprin resmi membuka Kantor DPP Aspprin Wilayah Papua di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Kantor yang berlokasi di Jalan Hasanuddin (Irigasi Ujung), Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru ini mulai beroperasi setelah diawali dengan ibadah syukuran pada Selasa malam, 31 Maret 2026.
Ibadah tersebut dipimpin oleh Pdt. Yohanis Marani, SKM, selaku Gembala Jemaat Gereja Pentekosta di Indonesia (GPdI) Holy Spirit Timika.
Dalam khotbahnya, Pdt. Marani menekankan pentingnya membangun relasi kerja sama yang dilandasi komitmen dan integritas, serta memegang teguh setiap janji.
Ia juga menyampaikan kehadiran Kantor DPP Aspprin Wilayah Papua diharapkan dapat membantu masyarakat Mimika dan Papua secara umum dalam memperoleh rumah subsidi tanpa uang muka.
Koordinator Penghubung DPP Aspprin Wilayah Papua, Sulistiawati Rumbekwan, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, khususnya Bupati Mimika Johannes Rettob, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait atas dukungan yang diberikan.
Ia menjelaskan kantor ini akan melayani masyarakat di lima provinsi, yakni Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, serta Papua Barat dan Papua Barat Daya, dengan fokus pada penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Sulistiawati, pemilihan Timika sebagai lokasi kantor wilayah didasarkan pada pertimbangan strategis, terutama kemudahan akses transportasi bagi pengurus pusat maupun pemerintah dalam menjangkau seluruh wilayah Papua.
Dengan mulai beroperasinya kantor tersebut, pihaknya membuka peluang bagi pengusaha dan kontraktor di Mimika maupun wilayah Papua untuk bergabung sebagai developer dalam program pembangunan tiga juta rumah.
Ia menegaskan pekerjaan harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk Kabupaten Mimika, pembangunan tahap awal ditargetkan sebanyak 500 unit dari total 1.000 unit rumah tipe 36 pada tahun 2026. Pembangunan akan dimulai di salah satu dari 12 lokasi yang telah disiapkan, dengan seremoni pengguntingan pita oleh Bupati Mimika yang dijadwalkan pada 9 atau 10 April 2026.
Sulistiawati menyebutkan, hingga saat ini terdapat sekitar 150 kontraktor penerima kontraktrak dan subkontraktor yang telah bekerja sama dengan Aspprin Wilayah Papua.
Ia menyebutkan dari 12 titik lokasi pembangunan di Mimika yang telah dilengkapi master plan, di antaranya di Jalan Beanal (samping SMA Negeri 6), SP2, SP5, serta kawasan Irigasi Ujung dan beberapa lokasi lain.
Secara keseluruhan, Aspprin Wilayah Papua mendapat alokasi pembangunan sekitar 5.000 unit rumah untuk wilayah Timika dalam beberapa tahun ke depan.
Terkait dukungan program, pada 4 April 2026 tim Aspprin Pusat bersama perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dijadwalkan tiba di Timika untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan.
Selain Mimika, sejumlah daerah yang telah menjalin kerja sama dengan Aspprin Wilayah Papua antara lain Kabupaten Kaimana, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Jayapura, sementara daerah lainnya masih dalam tahap penjajakan.
Untuk wilayah Mimika, Ketua Aspprin Kabupaten Mimika dijabat oleh Yulius Salossa, sementara Sulistiawati berperan sebagai penghubung antara Aspprin Pusat dan wilayah Papua.
Ia juga menjelaskan pembiayaan program ini disiapkan melalui PT Tapera yang bekerja sama dengan Kementerian PKP serta perbankan nasional seperti BNI dan BRI serta semua perbankan. Namun demikian, pihaknya masih menghadapi kendala dalam proses kredit, khususnya bagi masyarakat non-ASN dan non-karyawan yang tidak memiliki slip gaji.
Karena itu, pihaknya berencana meminta dukungan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mengeluarkan surat rekomendasi kepada perbankan, agar masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pekerja informal, tetap dapat mengakses kredit perumahan. Permintaan surat rekomendasi dari Buapti sesuai dengan surat tugas Asprin Pusat kepada Aspprin Wilayah Papua untuk sebagai jaminan kemudahan bagi perbankan dalam melayani masyarakat.
Ia mengatakan pada tahun 2026 mampu membangun 1000 unit maka yang datang resmikan Presiden Prabowo namun hanya 500 unit yang datang meresmikan Menteri PKP.
“Ini rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. ASN, karyawan swasta, tukang ojek, mama-mama penjual sayur hingga petani juga bisa kredit karena tanpa uang muka,” jelasnya.
Ia menambahkan, harga rumah subsidi dalam program ini ditetapkan sekitar Rp240 juta dengan skema cicilan yang fleksibel sesuai kemampuan masyarakat.
Meski demikian, hingga saat ini pihaknya belum membuka pelayanan kredit secara penuh kepada masyarakat, karena masih menunggu kesiapan pembangunan fisik rumah serta rekomendasi resmi dari pemerintah daerah.
“Kalau rumah sudah ada dan rekomendasi dari pemerintah sudah keluar, baru kami buka untuk umum. Memang sudah banyak yang datang tapi kami masih belum layani,” ujarnya.
Ia memastikan rumah yang dibangun akan dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik. Selain itu, keterlibatan kontraktor Orang Asli Papua (OAP) juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program ini guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Hingga saat ini sudah ada lima kontraktoryang bergabung. **
