Dukung Program Kampung Nelayan dan Cari Solusi Aset PPI Pomako, John NR Gobai Hearing Bersama Stakeholders di Mimika
Timika,papuaglobalnews.com – Dalam rangka mendukung program Kampung Nelayan Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menggelar hearing sekaligus diskusi bersama para pemangku kepentingan terkait pengembangan Kampung Nelayan Pomako di Kabupaten Mimika, Selasa 5 Mei 2026.
Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Timika ini tidak hanya membahas pengembangan kampung nelayan, tetapi juga mencari solusi atas persoalan aset Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Pomako.
Hearing tersebut menghadirkan perwakilan PT Freeport Indonesia, masyarakat Kamoro dari Distrik Mimika Timur, lembaga adat, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Samuel Yogi, serta Kepala Dinas Perikanan Klemens Ohoiwirin.
John NR Gobai menjelaskan, inisiatif ini diambil karena dirinya sangat memahami berbagai persoalan riil yang dihadapi masyarakat Kamoro yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Salah satu persoalan utama adalah kesulitan memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Selama ini nelayan harus menempuh jarak jauh ke SPBU di kota karena belum adanya SPBN di sekitar pelabuhan,” ujar John kepada papuaglobalnews.com.
Ia mengungkapkan usulan pembangunan SPBN di kawasan Pomako telah beberapa kali disampaikan ke pemerintah pusat, namun belum mendapat respons. Padahal, secara lokasi dinilai sangat layak.
Seiring dengan program Kampung Nelayan Merah Putih, John berharap kawasan Pomako dapat dikembangkan menjadi Kampung Nelayan berbasis Hub yang dilengkapi fasilitas pendukung seperti SPBN, pabrik es, dan sarana lainnya berkapasitas besar.
Menurutnya, konsep Kampung Nelayan Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo menitikberatkan pada pengelolaan berbasis koperasi, yang diyakini mampu memberikan kontribusi besar bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan nelayan.
Ia menegaskan, dalam pengelolaannya tidak hanya melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan, tetapi juga Dinas Koperasi dan UMKM, terutama dalam pembentukan koperasi nelayan dan pengembangan pasar.
Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan lebih fokus pada pengawasan terhadap kapal-kapal yang selama ini melakukan aktivitas bongkar muat hasil laut di tengah laut, kemudian langsung membawa hasil tangkapan ke luar daerah tanpa melalui PPI Pomako.
“Padahal, sesuai aturan, sebagian hasil tangkapan wajib diturunkan di PPI untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal di Mimika,” tegasnya.
John juga menekankan pentingnya konsep “tiga S” dalam kehidupan masyarakat Kamoro, yakni Sungai, Sagu, dan Sampan. Menurutnya, konsep Kampung Nelayan merupakan implementasi nyata dari filosofi tersebut.
“Sampan adalah alat untuk mencari, sungai atau laut adalah tempat mencari, dan sagu adalah sumber pangan. Pemerintah harus hadir menyediakan fasilitas agar masyarakat bisa bekerja dengan nyaman,” jelasnya.
Ia menilai program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan konsep yang sangat baik dan perlu mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika, serta masyarakat itu sendiri.
Dalam kesempatan itu, John juga menghadirkan masyarakat dari Kampung Hiripau dan Pigapu untuk diberikan pemahaman serta edukasi mengenai manfaat program tersebut, termasuk melalui pemutaran video Kampung Nelayan.
“Dari kegiatan ini, masyarakat dan semua pihak bisa memahami bahwa program ini adalah kebutuhan mereka,” katanya.
Ia menambahkan, DPR Papua Tengah bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah tentang pemberdayaan masyarakat nelayan Orang Asli Papua, yang dalam waktu dekat akan didorong ke Kementerian Dalam Negeri untuk proses fasilitasi.
Selain itu, dirinya juga telah mendampingi tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan survei di 15 titik calon lokasi kampung nelayan di Nabire.
Hearing di Timika ini, lanjutnya, bertujuan untuk memastikan jumlah lokasi yang telah disurvei oleh Dinas Perikanan di Kabupaten Mimika.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, John menilai kawasan Pomako menjadi lokasi paling siap untuk pengembangan kampung nelayan, terutama dari sisi ketersediaan energi dan akses distribusi. Sementara wilayah lain di luar Pomako masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Ia menegaskan, kegiatan hearing ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerjanya sebelumnya, yang kemudian dilanjutkan dengan koordinasi bersama PT Freeport Indonesia, Dinas Perikanan Kabupaten Mimika, Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Tengah, serta Dinas Koperasi dan UMKM Mimika.
Dari pertemuan tersebut, kata John, akan dihasilkan sejumlah kesepakatan bersama yang akan ditindaklanjuti.
John menekankan keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat pesisir agar potensi “emas biru” benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan nelayan lokal.
Ia juga menegaskan penolakannya terhadap praktik eksploitasi sumber daya laut oleh pihak luar.
“Kekayaan laut Mimika tidak boleh hanya dinikmati oleh nelayan dari luar daerah. Mafia di laut harus ditindak tegas,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar pengelolaan distribusi BBM bagi nelayan dapat diserahkan kepada masyarakat lokal.
“Jika bisnis BBM bisa dikelola oleh nelayan lokal, maka berikan kepada mereka,” tegasnya.
Sebagai penutup, John menyebutkan bahwa pembangunan fasilitas Kampung Nelayan di Pomako dapat difokuskan di sekitar Jembatan Dua, mengingat kawasan tersebut telah memiliki komunitas nelayan.
“Pembangunan ini murni untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat nelayan,” pungkasnya. **
