Timika,papuaglobalnews.com – Masyarakat Suku Amungme di Kabupaten Mimika yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Tsinga, Waa dan Arwanop (LMA Tsingwarop) melakukan aksi demo damai di Kantor YPMAK Jalan Yos Sudarso, Senin 16 Juni 2025.

LMA Tsingwarop meggelar demo karena merasa selama dua tahun Freeport mengabaikan komitmen dan kesepatakan yang sudah tertuang dalam dokumen Amdal pusat tahun 2023 lalu berkaitan dengan hak-hak ulayat masyarakat dan sosialisasi mekanisme kompesasi.

Dalam aksi ini warga tiga kampung membawa dua spanduk bertuliskan ‘AMDAL PT. Freeport Indonesia Tahun 2023 penuh kebohongan. Freeport Stop Bersembunyi Dibalik Bantuan Sosial (CSR) yang dikelola YPMAK’.

”MTQ

‘Jelaskan Kepada Kami Pemilik Hak Ulayat Suku Amungme Tentang RAPAT KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT AMDAL TENTANG ANDAL, RKL dan RPL Yang Berisi, 1 dari ke 7 Point Yaitu MEMPERJELAS KEWAJIBAN PT. FI BERKAITAN DENGAN HAK-HAK ULAYAT MASYARAKAT & SOSIALISASI MEKANISME KOMPESASI’.

Jalannya aksi demo damai dikawal oleh jajaran Kepolisian Resor Mimika.

Arnol Beanal, Ketua  Lembaga Masyarakat Adat Kampung Tsinga, Waa Banti dan Aroanop( LMA) dalam orasinya meminta pimpinan PT Freeport Indonesia Claus Wamafma, Direktur dan EVP Sustainable Development PTFI menemui mereka untuk menjelaskan mengapa hasil rapat komisi penilaian Amdal Pusat tahun 2023 lalu satu dari tujuh poin  tentang kewajiban PTFI berkaitan dengan hak-hak ulayat  masyarakat  dan sosialisasi mekanisme kompensasi sudah dua tahun berjalan belum terealisasi.

Sementara Arnold kepada papuaglobalnews.com usai aksi demo menjelaskan, merespons atas aksi demo tersebut, PT Freeport Indonesia melalui Engel Enoch, Vice President Community Ralations didampingi Leonardus Tumuka, Direktur YPMAK menyerahkan surat, perihal pemberitahuan rencana audiens dengan Forum Pemilik Hak Sulung dan Lembaga Masyarakat Adat Tsinga, Waa dan Aroanop.

Surat bernomor 438/PTFI-CR/VI/2025 tertanggal 16 Juni 2025 ditandatangani Engel Enoch diterima langsung Arnol Beanal.

“Diberikan surat kesepakatan ini karena orang yang membuat kesepakatan lagi cuti. Setelah terima surat ini kami langsung bubarkan diri,” kata Arnold.

Berdasarkan surat tersebut, kata Arnold, Freeport akan melakukan audiens lanjutan dengan pimpinan Freeport  pada minggu pertama Juli 2025. Sementara mengenai tempat dan waktu audiens akan disampaikan secara resmi melalui undangan yang dikeluarkan Freeport untuk membahas beberapa poin terkait hak dan kompensasi kepada masyarakat tiga kampung sebagai korban permanen selama tambang beroperasi selama ini.

Ia mengatakan poin-poin kesepakatan itu sudah disepakati Freeport pada tahun 2023 bersama Lemasa dan tokoh-tokoh adat dan pihak terkait yang tertuang dalam berita acara.

“Selama dua tahun ini kita sudah berniat baik. Namun belum ada konfirmasi baik dari Freeport. Padahal kenyataan Freeport sudah beroperasi di tempat kita puluhan tahun,” jelas Arnold.

Lebih jauh ia menjelaskan, kompensasi ini berkaitan dengan anggaran bekerjasama dengan LMA Tsingwarop setiap tahun dalam bentuk program, Freeport harus menjelaskan volume ganti rugi dengan hitungan-hitungan yang baik selama puluhan tahun beroperasi dan Freeport harus menyiapkan kuota khusus 100 orang tenaga kerja bagi warga Amungme setiap tahun dengan posisi yang layak. **