Desakan Pengawalan Transparansi APBD, Dana Otsus 2026 dan Evaluasi Kinerja OPD
Oleh : Maikel Bob Zonggonau – Devisi Legal dan Advokasi Dewan Adat Daerah Mimika
MEMASUKI pertengahan November di penghujung tahun anggaran 2026, Dewan Adat Daerah (DAD) Mimika selaku lembaga representasi masyarakat adat Papua (Suku Amungme, Suku Kamoro dan lima suku kekerabatan) menyampaikan sikap resmi menyoroti lambatnya realisasi pembangunan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Dana Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten Mimika Tahun 2026.
Berdasarkan catatan evaluasi publik hingga awal November 2026, serapan keuangan APBD Kabupaten Mimika dilaporkan baru berada dikisaran 52 persen, sementara nilai APBD Perubahan 2026 telah ditetapkan mencapai kurang lebih Rp6,1 triliun. Dengan sisa waktu efektif tahun anggaran yang sangat terbatas, kondisi ini dinilai berisiko menghambat perputaran ekonomi rakyat serta menunda pemenuhan hak-hak dasar masyarakat asli Papua.
Sebagai wujud nyata pengawasan terhadap kebijakan afirmasi Otonomi Khusus dan perlindungan hak masyarakat adat di atas tanahnya sendiri, Dewan Adat Daerah Mimika menyatakan poin-poin tuntutan sebagai berikut:
- Mengajak Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat Mengawal Anggaran.
Dewan Adat Mimika meminta aparat penegak hukum khususnya Kapolda Papua Tengah, Kapolres Mimika, dan Kejaksaan Negeri Mimika bersama seluruh lapisan masyarakat untuk turun langsung mengawal implementasi anggaran APBD dan Dana Otsus Tahun 2026. Pengawalan ketat ini merupakan bagian mutlak dari transparansi publik agar setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh masyarakat dan tidak disalahgunakan.
- Meminta BPK dan APH Memanggil Oknum Pimpinan OPD yang Lamban
Dewan Adat mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kapolda Papua Tengah, Kejaksaan, dan Kapolres Mimika untuk memanggil serta memeriksa oknum-oknum pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga saat ini belum menyelesaikan kegiatan tahun anggaran 2026. Langkah tegas ini diperlukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh atas lambatnya eksekusi program pemerintah di lapangan.
- Penataan Birokrasi Efektif Menjelang Tahun Anggaran 2027
Evaluasi dan audit kinerja terhadap OPD yang menunda-nunda kegiatan harus dijadikan dasar penataan birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, pada tahun anggaran 2027 mendatang tidak ada lagi alasan klasik atau hambatan administratif yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan APBD maupun penumpukan pekerjaan di akhir tahun.
- Komitmen Pengawalan Berkelanjutan oleh Dewan Adat
Dewan Adat Daerah Mimika menegaskan bahwa APBD dan Dana Otsus bukan sekadar angka di atas dokumen birokrasi, melainkan instrumen keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat adat. Kami akan terus mengawal seluruh proses pembangunan daerah agar selaras dengan semangat kebijakan afirmasi Otonomi Khusus.
Pernyataan sikap ini disampaikan untuk menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Mimika, jajaran penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Mimika. **
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.








