Dari Workshop Policy Brief Baseline PASTI-Papua Terhadap Stunting, Pemkab Mimika Harus Jujur Akui Hasil yang Dicapai Belum Optimal
Salah satu pemateri menjelaskan mengenai keberpihakan anggaran dalam penanganan stunting, Kamis 7 Mei 2026. (Foto – Anton Juma Songa/papuaglobalnews.com).
Timika,papuaglobalnews.com – Pemerintah Kabupaten Mimika mengakui bahwa upaya percepatan penurunan stunting di daerah ini belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi berbagai kendala yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan program di lapangan.
Hal itu disampaikan Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Setda Mimika, Ananias Faot, saat membuka kegiatan Workshop Policy Brief Baseline PASTI-Papua yang berlangsung di salah satu hotel di Timika, Kamis 7 Mei 2026.
Kegiatan ini melibatkan 16 instansi pemerintah dan swasta, di antaranya Bappeda, DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, DPMK, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Diskominfo, Disdukcapil, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perwakilan kader Posyandu, Inspektorat Mimika, perwakilan TPPS tingkat distrik dan kampung dari Distrik Mimika Baru, Mimika Timur, Wania, Tipuka, Ayuka dan Nayaro.
Lainnya, Dinas Pendidikan, PASTI-Papua serta PT Freeport Indonesia.
Ananias menjelaskan, percepatan penurunan stunting merupakan salah satu prioritas nasional yang juga menjadi komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Mimika.
“Berbagai upaya telah kita lakukan, mulai dari penguatan kebijakan, peningkatan alokasi anggaran, hingga pelaksanaan berbagai intervensi lintas sektor,” ujar Ananias.
Namun demikian, pemerintah daerah juga harus jujur mengakui bahwa hasil yang dicapai saat ini belum sepenuhnya optimal.
Data baseline dari Program PASTI-Papua memberikan gambaran penting bahwa masih terdapat sejumlah tantangan mendasar dalam penanganan stunting di Mimika.
Tantangan pertama, belum optimalnya konvergensi lintas sektor. Koordinasi horizontal dan vertikal dinilai masih perlu diperkuat, termasuk peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) hingga tingkat distrik dan kampung yang perlu lebih diaktifkan.
Kedua, adanya paradoks dalam penganggaran. Meski alokasi dana relatif besar, namun dampaknya dinilai belum signifikan karena masih didominasi oleh belanja tidak langsung dibandingkan intervensi langsung kepada kelompok sasaran, khususnya pada 1.000 hari pertama kehidupan.
Selain itu, ketiga, keterbatasan akses dan kualitas layanan di wilayah terpencil juga menjadi tantangan tersendiri. Kondisi geografis, keterbatasan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan.
Menurutnya, hasil baseline yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut sangat penting sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data.
Data tersebut memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi stunting di wilayah intervensi, faktor-faktor penyebab, serta peluang perbaikan yang dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih terarah.
Selain itu, policy brief penanganan stunting yang disusun diharapkan dapat menjadi referensi strategis bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan efektivitas program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mimika.
Di akhir sambutan, ia mengajak seluruh organisasi perangkat daerah, TPPS, pemerintah distrik dan kampung, serta seluruh mitra pembangunan untuk terus memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas intervensi spesifik maupun sensitif, serta memastikan setiap anak di Kabupaten Mimika dapat tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas.
Workshop Policy Brief Baseline adalah kegiatan pelatihan atau lokakarya intensif yang bertujuan untuk melatih peserta cara menyusun dokumen policy brief (ringkasan kebijakan) yang efektif, persuasif, dan berbasis data. **
