Dari Tanah Papua, Sebuah Bintang Disematkan: Narasi dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-80, 1 Juli 2026

Oleh : Laurens Minipko

DI Lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas, Bogor, pagi itu (1 Juli 2026) ribuan pasang mata mengarah ke satu titik: sebuah bintang kehormatan yang akan disematkan kepada sejumlah anggota Polri yang berprestasi dan menginspirasi. Di antara enam nama yang dipanggil untuk menerima Bintang Bhayangkara Nararya, ada satu nama yang barangkali tidak terlalu ramai diperbincangkan di ibu kota, tetapi punya makna besar bagi kita di tanah Papua: AKP Nengsi Marline Waromy.

Ia bukan wajah baru bagi institusi kepolisian di Papua Barat. Beberapa bulan sebelum namanya disebut di Cikeas, Nengsi tercatat sebagai satu dari dua perwira polisi wanita asli Papua yang menembus jajaran Pejabat Utama Polda Papua Barat—dilantik sebagai Kepala Sekretariat Umum, sebuah posisi strategis yang jarang diisi oleh putri daerah sendiri. Dalam struktur kepolisian yang masih didominasi rotasi pejabat dari luar Papua, kehadirannya di kursi PJU adalah catatan tersendiri: bahwa anak asli Papua bisa duduk di ruang pengambilan keputusan, bukan sekadar menjadi objek program.

Lalu pada Hari Bhayangkara ke-80 ini, negara memberi pengakuan yang lebih tinggi lagi. Bintang Bhayangkara Nararya bukan tanda jasa sembarangan. Ia diberikan kepada personel yang dinilai menunjukkan keberanian dan ketabahan yang melampaui panggilan tugas biasa. Dan yang disematkan itu bukan kepada personel yang bertugas di pusat kekuasaan, melainkan kepada seorang perwira yang meniti karier dari Manokwari, dari tanah yang sama dengan mama-mama yang setiap hari kita saksikan berjuang di pasar, dari kampung-kampung yang selama ini lebih sering jadi berita duka ketimbang berita apresiasi.

Ada pelajaran yang layak kita renungkan bersama di momentum 80 tahun pengabdian Polri ini. Pertama, representasi bukan sekadar slogan. Ketika seorang polwan asli Papua bisa naik ke jajaran pengambil kebijakan dan diakui negara, itu adalah bukti kecil namun nyata bahwa ruang institusi bisa dan harus dibuka lebih lebar bagi putra-putri daerah. Kedua, pengabdian yang paling bermakna sering kali justru tumbuh di tempat yang jauh dari sorotan: di Manokwari, bukan di Jakarta; di ruang sekretariat yang sunyi, bukan di panggung yang riuh.

Bagi kita yang bergiat di ruang advokasi dan kebijakan di Papua, kisah Nengsi Marline Waromy adalah pengingat bahwa perubahan institusional tidak selalu datang lewat regulasi besar atau naskah akademik yang tebal. Kadang ia datang lewat satu nama, satu jabatan, satu langkah kecil yang membuka jalan bagi yang berikutnya. Tema Hari Bhayangkara tahun ini, “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat,” akan tetap menjadi kalimat kosong jika masyarakat yang dimaksud tidak turut hadir di dalam institusi itu sendiri. Nengsi adalah bukti bahwa kehadiran itu mungkin dan sedang terjadi.

Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga semakin banyak anak Papua yang berdiri di ruang-ruang yang selama ini terasa jauh. (*)