Bupati Mimika Terbitkan SE Pola Kerja Fleksibel ASN, Penggunaan Kendaraan Dinas Dibatasi Hingga 50 Persen

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Perizinan (MPP/PTSP)

Layanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas

Layanan pendidikan

Pendapatan daerah

Layanan publik lainnya

Fokus pada Efisiensi Anggaran

Kebijakan ini juga diarahkan untuk menghasilkan efisiensi anggaran daerah. Penghematan dilakukan pada berbagai sektor seperti operasional pegawai, listrik, bahan bakar minyak (BBM), air, hingga biaya telepon.

Adapun hasil efisiensi tersebut akan dialokasikan untuk program prioritas daerah, peningkatan layanan publik, serta belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga membuka peluang penerapan kebijakan tambahan seperti pelaksanaan Car Free Day sebagai bagian dari upaya mendukung efisiensi dan pelestarian lingkungan.

Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, kepala perangkat daerah diwajibkan melakukan pengawasan dan pengendalian. Mereka juga harus memastikan ASN yang menjalankan WFH tetap produktif, menjaga keamanan kerja, serta memenuhi target kinerja.

Setiap perangkat daerah dan distrik diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati Mimika secara berkala, paling lambat tanggal 2 setiap bulan. Laporan tersebut mencakup aspek kinerja, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada 2 April 2026 di Timika dan diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. **