Timika,papuaglobalnews.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Sekretariat Daerah akan menggelar Rapat Koordinasi dan Konsultasi hasil kerja Tim Harmonisasi Kapiraya dari Kabupaten Mimika, Dogiyai dan Deiyai bersama Tim Penanganan Konflik Sosial Tapal Batas Adat Kapiraya. Rencana rapat ini berdasarkan lampiran III Surat Sekretaris Daerah Papua Tengah dengan nomor 200.1.3.4/428/SET tertanggal 13 April 2026.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 16 April 2026 di Nabire, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk unsur pemerintah daerah, tim teknis, serta peserta dari wilayah terdampak.

Berdasarkan jadwal acara, kegiatan akan diawali dengan registrasi peserta pukul 08.30 WIT, dilanjutkan pembukaan yang mencakup menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, serta laporan dan arahan dari Ketua Tim PKS Kapiraya Provinsi Papua Tengah.

Selain itu, arahan teknis juga akan disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Tengah.

Agenda utama rapat meliputi pemaparan hasil kerja Tim Harmonisasi Kapiraya dari tiga kabupaten, yakni Mimika, Deiyai dan Dogiyai. Setiap pemaparan akan dipandu oleh moderator atau pimpinan rapat untuk memastikan jalannya diskusi yang terarah.

Baca Juga:
Nalar Siluman dalam Politik Anggaran
Isi Lengkap Perda Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM OAP
Esensi dan Isi Perdasi Papua Tengah No 9 Tahun 2026 Tentang Pemberdayaan Lembaga Pendidikan Pelopor dan Lembaga Pendidikan Swasta

Setelah sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan konsultasi guna merumuskan langkah-langkah strategis dalam penanganan konflik sosial terkait tapal batas adat di wilayah Kapiraya.

Rangkaian kegiatan akan ditutup dengan doa dan foto bersama peserta.

Panitia mengingatkan peserta untuk mengirimkan form kesediaan hadir paling lambat 15 April 2026 melalui kontak yang telah disediakan.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan tercipta kesepahaman bersama serta solusi konkret dalam menyelesaikan persoalan tapal batas adat secara damai dan berkelanjutan di wilayah Papua Tengah.

Sementara Marianus Maknaepeku, Wakil Ketua I Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (LEMASKO) menyayangkan atas undangan ini.

Ia menilai sejak tim harmonisasi turun di lapangan untuk bertemu masyarakat adat di Kapiraya belum ada pertemuan untuk merangkumkan hasil namun tiba-tiba muncul undangan pertemuan di Nabire.

Ia berharap dalam pertemuan itu benar-benar tim masing-masing kabupaten membawa hasil yang riil di lapangan bukan mengklaim, karena hingga saat ini untuk Mimika belum ada pemekaran kabupaten baru.

Ia juga menegaskan LEMASKO tetap pada pendirian tidak mengijinkan sejengkal tanah di Kapiraya untuk pihak lain.

Marianus juga tidak setuju dengan tempat pertemuan Tim Harmonisasi Kapiraya itu di Nabire, seharusnya mencari lokasi yang netral. **

Dibaca: 101