Timika,papuaglobalnews.com – Pemerintah Kabupaten Mimika Papua Tengah kini memiliki 9000 lebih pegawai terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN dan P3K) dan tenaga honorer. Dengan gemuknya pegawai, setahun Pemkab Mimika mengalokasikan anggaran hampir Rp1 triliun untuk membayar gaji.

Demikian disampaikan Marthen Tappi Malissa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika kepada papuaglobalnews.com di ruang kerjanya, Senin 25 Agustus 2025.

Ia menjelaskan khusus untuk pembayaran gaji tenaga honorer masuk dalam belanja pengadaan barang dan jasa, bukan kategori gaji.

“Kita pemerintah membayar upah jasa mereka, bukan gaji,” tutur Marthen.

Mantan Kepala Dinas Sosial Mimika ini menegaskan, meskipun dalam sistem pembayarannya masuk nomenklatur pengadaan barang dan jasa tetapi besarannya disetarakan dengan gaji sebulan menerima Rp4 juta lebih.

Baca Juga:
Masyarakat AMOR dan Lima Suku Kekerabatan Rencana Demo di Puspem SP3
Arnold L. Asso, S.Pd Layangkan Surat Terbuka Ke II kepada LAN dan BKN RI
DPUPR Mimika Kelola Anggaran Rp1,5 Triliun pada 2026

Pembayaran jasa ini berlaku seluruh, baik yang bekerja di kelurahan, distrik maupun di OPD. Namun dalam pembayaran tetap menyesuaikan dengan tingkat pendidikan.

Ia menegaskan sesuai aturan APBD sudah moratorium 50 persen, sehingga Pemerintah Pusat menghentikan sementara menerima pegawai honorer dan dialihkan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“APBD tidak hanya digunakan untuk bayar gaji pegawai saja, karena harus digunakan untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan lain-lain,” katanya.

Marthen mengakui dari total APBD induk Mimika Rp6,3 triliun, satu miliarnya untuk membayar gaji ASN dan honorer.

Ia mengakui 9000 lebih  pegawai ini merupakan jumlah yang sangat besar. **

Dibaca: 802