Timika,papuaglobalnews.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol) melaksanakan monitoring, evaluasi bantuan keuangan Parpol tahun 2024, Kamis (20/2/2025).

Bantuan Parpol ini untuk bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.
Monitoring dan evaluasi ini dari 11 Parpol penerima yang diundang hanya tujuh yang hadir.

Berdasarkan data Bakesbangpol Mimika Parpol yang mendapat bantuan tahun 2024 terbesar Golkar Rp315.040.000, menyusul Nasdem Rp249.560.000, PKB Rp183.610.000, PDIP Rp. 177.460.000, Demokrat Rp162.800.000, Perindo Rp140.510.000, PBB Rp122.920.000, PSI Rp82.930.000 dan Hanura Rp82.200.000. Sedangkan Gerindra tidak dapat karena belum memasukan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahun 2023.

Kemudian untuk lima tahun kedepan 2024-2029 dari sepuluh Parpol yang mempunyai kursi di DPRK posisi PSI diganti oleh PAN. Karena pada Pileg 14 Februari 2024 lalu tidak mendapat kursi legislatif.

Kepala Bakesbangpol Mimika Yan Selamat Purba menjelaskan bantuan Parpol ini menjadi atensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi untuk melakukan pemeriksaan penggunaan anggaran. Dengan demikian kepada Parpol yang belum masukan LPj supaya segera masukan ke Bangkesbangpol untuk diserahkan kepada BPKP.

Baca Juga:
Sebelum ke Singapura, Timnas Rugby Indonesia Jalani Sparing dengan Tim Rugby DIY di Yogyakarta
Inilah Ungkapan Hati dan Harapan Mgr Bernardus Bofitwos Baru Setelah Diumumkan Sebagai Uskup Timika
Paus Fransiskus Angkat Pater Dr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA Sebagai Uskup Timika

Pemberian bantuan dana Parpol 10 ribu per satu suara sah berdasarkan SK Bupati Nomor 33 Tahun 2021.

“10 ribu ini memang kita di Timika sangat kecil dilihat dengan sulitnya medan dan mahalnya biaya transportasi. Tapi kalau di Jawa 10 ribu ini besar sekali. Kalau supaya besar harap diusul lagi oleh dewan untuk dibahas dan diputuskan bersama Bupati,” jelas Yan.

Kepada pengurus Parpol, Yan meminta mengajukan proposal Banpol harus bersamaan jangan sendiri-sendiri agar Bakesbangpol mempunyai kesempatan untuk verifikasi terkait kesesuaian pemanfaatan pembagian 60 persen membiayai pendidikan dan pelatihan politik dan 40 persen untuk operasional sekretariat. Setelah itu Bangkesbangpol mengajukan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam SK.

Dikatakan, setiap Parpol menerima besaran bantuan Parpol tidak sama, tergantung jumlah suara sah pada Pileg.

Dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan politik, sasarannya harus sampai ke masyarakat terutama kepada anak-anak SMU dan mahasiswa. Karena masa depan kader politik Parpol ada di pundak mereka.

Dikatakan dalam penyaluran bantuan ini menganut prinsip, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat laporan. Sehingga Parpol harus perhatikan nomor rekening yang dipakai untuk transfer dana.

Yan menyebutkan tahun 2024, Gerindra tidak mendapat bantuan alasan karena penggunaan dana tahun 2023 belum dipertanggunjawabkan.

“Ini risikonya kalau tidak masukan laporan penggunaannya tidak akan dapat bantuan. Ini uang negara biar 10 ribu harus dipertanggungjawabkan,” katanya.

Selain itu, Yan melihat partisipasi politik masyarakat Mimika mengalami peningkatan. Ini membuktikan kerjasama yang baik dilakukan Parpol dengan semua pihak selama ini.

Yan harap Mimika menjadi barometer politik untuk Papua Tengah. Mencapai tahap ini membutuhkan kerja sama Parpol dengan Bakesbangpol tidak bisa parsial.

Dengan melihat minimnya dana Parpol, Yan menyarankan kepada Parpol yang akan melakukan sosialisasi atau diskusi tentang pendidikan dan pelatiham politik bisa gandeng Bakesbangpol. Karena keberadaan Parpol dan Bakesbangpol ibaratnya satu napas dengan tujuan meningkatkan partisipasi pemilih semakin baik.

Sementara Saleh Alhamid, Ketua DPC Parpol Hanura selain mengapresiasi Bangkesbangpol Mimika yang selama ini sudah membantu Parpol sangat baik. Namun ia menyoroti, Bangkesbangpol selama ini hanya fokus pendidikan dan pelatihan politik sementara kebangsaan dan kesatuan jarang dilakukan.
Dimana, setiap upacara bendera jarang sekali melibatkan masyarakat Papua padahal semua hidup berdampingan dalam bingkai NKRI.

Saleh juga menilai dana 10 ribu per satu suara sah sangat kecil, tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan Parpol untuk biaya kegiatan pendidikan politik di Mimika.
Dalam pertemun ini Parpol bersepakat mengusulkan 50 ribu untuk satu suara sah. **

Dibaca: 33