Api, Bukan Abu: Membaca Ulang “Di Bawah Bendera Revolusi” dari Tanah Mimika

Oleh: Laurens Minipko (Pengamat Sosial di Mimika Papua)

SETIAP Juni, republik ini menjalankan ritual ingatan. Bukan ritual yang dipaksakan negara, melainkan yang lahir dari kesadaran bahwa sebuah bangsa tanpa rujukan ke titik mulanya akan mudah tersesat di persimpangan zaman. Bulan Bung Karno—dirayakan sejak lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945, hari kelahiran sang Putra Fajar pada 6 Juni 1901, hingga wafatnya pada 21 Juni 1970—adalah momentum itu. PDI Perjuangan menyebutnya sebagai bulan “pembatinan”, proses menjadikan ajaran Bung Karno bukan sekadar hafalan seremoni, melainkan darah yang mengalir dalam laku politik sehari-hari.

Namun pembatinan sejati tidak cukup dengan mengenang. Ia menuntut pembacaan kritis. Dan di titik inilah Di Bawah Bendera Revolusi (DBR) layak dibuka kembali—bukan sebagai pajangan di rak buku partai atau pejuang keadilan melainkan sebagai cermin yang menampar kesadaran kita hari ini, termasuk soal bagaimana republik ini memperlakukan tanah dan manusia di ujung timurnya: Papua, dan secara spesifik, Mimika.

Bukan Biografi, Melainkan Manifesto

DBR bukan kumpulan kenangan seorang tua yang bernostalgia. Ia adalah himpunan tulisan, pidato, dan risalah pemikiran Soekarno sejak masa pergerakan hingga awal kemerdekaan—sebuah arsip pergulatan ide tentang apa itu bangsa, apa itu rakyat, dan untuk apa kemerdekaan diperjuangkan. Para pengkaji sejarah pemikiran Indonesia umumnya sepakat bahwa kekuatan buku ini bukan pada kronologi peristiwa, melainkan pada konsistensi gagasan: bahwa kemerdekaan politik hanyalah jembatan, bukan tujuan akhir. Jembatan emas itu, kata Soekarno, harus menyeberangkan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur—bukan sekadar pergantian penguasa dari kulit putih ke kulit sawo matang.

Inilah yang sering dilupakan ketika nama Bung Karno direduksi menjadi jargon kaus, mural, atau jargon kampanye lima tahunan. DBR mengajarkan bahwa nasionalisme sejati tidak boleh berhenti di gerbang proklamasi. Ia harus terus bekerja, terus gelisah, terus mempertanyakan: sudahkah kemerdekaan ini dirasakan oleh seluruh anak bangsa, atau baru oleh segelintir yang dekat dengan kekuasaan?

 Jas Merah dan Mimika yang Sering Dilupakan

Soekarno mewariskan satu pesan yang kini menjadi akronim populer: Jas Merah—Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah. Tetapi ironisnya, sejarah Papua, termasuk Mimika, justru menjadi bagian yang paling sering ditinggalkan dalam narasi besar keindonesiaan. Mimika dikenal luas sebagai rumah bagi salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Namun di balik kekayaan yang mengalir keluar dari perut buminya, indeks pembangunan manusia di wilayah ini masih bergulat dengan persoalan mendasar: akses kesehatan, pendidikan, dan kesenjangan infrastruktur yang lebar dibanding wilayah lain di Indonesia.

Jika Soekarno hidup hari ini dan membaca data ketimpangan itu, ia kemungkinan besar akan mempertanyakan apakah kita benar-benar telah meninggalkan logika kolonial atau hanya mengganti pemegang konsesinya. Dalam DBR, Soekarno berulang kali menegaskan bahwa imperialisme tidak selalu datang dengan seragam asing—ia bisa hadir dalam bentuk yang lebih halus, yakni ketika kekayaan sebuah daerah dikeruk tanpa memberi kembali kesejahteraan yang setara kepada pemilik tanahnya. Inilah yang oleh para pengkaji disebut sebagai “imperialisme ekonomi”—sebuah kegelisahan yang dirumuskan Soekarno jauh sebelum istilah neokolonialisme populer di kalangan akademisi pascakolonial.

Trisakti dan Pertanyaan untuk Mimika

Trisakti—berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan—bukan sekadar slogan tiga kata yang ditempel di baliho. Ia adalah kerangka berpikir yang lahir dari kegelisahan Soekarno terhadap bangsa yang merdeka secara hukum namun masih terjajah secara struktur ekonomi.

Diterapkan ke konteks Mimika, Trisakti semestinya berarti tiga hal konkret:

Pertama, kedaulatan politik berarti suara masyarakat adat Amungme dan Kamoro tidak boleh menjadi catatan kaki dalam setiap kebijakan pertambangan dan pembangunan yang menyangkut tanah leluhur mereka.

Kedua, berdikari dalam ekonomi berarti hilirisasi dan nilai tambah dari kekayaan alam Mimika harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal, bukan sekadar transfer dana yang berhenti di angka-angka laporan tanpa mengubah wajah kampung-kampung di pedalaman.

Ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan berarti negara wajib hadir merawat bahasa, adat, dan identitas Papua sebagai kekayaan bangsa—bukan sebagai ancaman yang harus diawasi dengan pendekatan keamanan semata.

Dari Pembatinan Menuju Tindakan

Membaca DBR di Bulan Bung Karno tanpa menariknya ke Papua adalah membaca separuh halaman dan menutup buku sebelum sampai ke bab penting. Soekarno tidak menulis untuk dikenang sebagai monumen beku. Ia menulis untuk digugat ulang setiap zaman, agar generasi penerus tidak berhenti pada romantisme sejarah, melainkan melanjutkan pekerjaan yang belum selesai: menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai—dan terutama—Mimika.

Pembatinan ajaran Bung Karno yang sesungguhnya bukanlah mengutip pidatonya di panggung peringatan, melainkan mengubah kutipan itu menjadi kebijakan: anggaran kesehatan yang sampai ke pelosok Mimika, sekolah yang berdiri bukan sekadar di atas kertas proposal, dan tanah adat yang dihormati bukan diserobot atas nama investasi.

Api revolusi yang diwariskan Soekarno akan padam jika hanya kita simpan sebagai abu kenangan di bulan Juni. Ia baru benar-benar hidup ketika menyala dalam keberpihakan nyata kepada saudara-saudara kita di tanah Papua—termasuk mereka yang selama ini berdiri di atas tanah paling kaya, namun masih menunggu giliran untuk benar-benar merdeka. (*)