APBD Mimika 2025: Stabil di Angka, Rentan di Struktur

Oleh : Laurens Minipko

DI BALIK realisasi 97 persen APBD, terdapat risiko struktural yang perlu dicermati investor, pelaku usaha dan pembuat kebijakan.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika tahun anggaran 2025 tercatat belum sepenuhnya mencapai target. Dari target Rp6,4 triliun, masih terdapat selisih sekitar  Rp 152 miliar, dengan tingkat realisasi sekitar 97,53 persen. Secara nominal, capaian ini tergolong  solid. Namun, jika dibaca dari persepektif kebijakan fiskal (pendapatan dan belanja) dan iklim investasi (kepastian, kemudahan dan keamanan), struktur pendapatan Mimika (komposisi PAD dan transfer pusat) masih menyimpan sejumlah kerentanan mendasar.

Kekurangan realisasi tersebut tidak mencerminkan lemahnya potensi ekonomi daerah, melainkan lebih disebabkan oleh kendala pada mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini penting dicermati, mengingat stabilitas fiskal daerah (kemampuan pemerintah menjaga arus pendapatan dan belanja yang konsisten)  merupakan salah satu indikator utama kepastian investasi dan keberlanjutan proyek jangka menengah (nfrastruktur, perumahan).

Ketergantungan Tinggi pada Transfer Pusat

Struktur APBD Mimika masih sangat bergantung pada Dana Transfer Pusat, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa. Pada  2025, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi realisasi pendapatan.

Pertama, sekitar Rp32 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tidak dapat diterima karena sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak memenuhi ketentuan serapan anggaran hingga 100 persen. Kedua, beberapa DAK Non-Fisik gagal direalisasikan akiabt ketidaksinkronan data, terutama pada sektor pendidikan dan belanja berbasis kinerja. Ketiga, Dana Bagi Hasil (DBH) senilai sekitar Rp80 miliar yang dijadwalkan cair pada akhir 2025 mengalami penundaan dan baru akan masuk pada 2026.

Bagi investor, kondisi ini menunjukkan bahwa volatilitas fiskal daerah (ketidakstabilan pendapatan) masih sangat dipengaruhi oleh aspek  administratif dan kebijakan pusat, bukan oleh dinamika ekonomi lokal. Penundaan transfer berpotensi berdampak pada jadwal belanja publik, progres proyek, serta arus kas pemerintah daerah.

PAD Tumbuh, Namun Belum Menjadi Penopang Utama

Di tengah tekanan transfer, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mimika justru menunjukkan tren positif. Dari target awal Rp490 miliar, realisasi PAD meningkat menjadi sekitar Rp550 miliar, dengan potensi tambahan sekitar Rp20 miliar. Ini menjadi sinyal positif atas upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Namun secara struktural, kontribusi PAD masih berada di bawah 10 persen dari total pendapatan daerah. Artinya, ruang fiskal yang sepenuhnya dikendalikan pemerintah daerah masih relaitf terbatas. Bagi investor jangka menengah dan panjang, rendahnya porsi PAD mengindikasikan bahwa ketahanan APBD Mimika masih sangat bergantung pada keseimbangan kebijakan fiskal nasional.

Dana Desa dan Fondasi Ekonomi Lokal

Realisasi Dana Desa di Mimika tahun 2025 tercatat sekitar 79,80 persen, menyisahkan hampir 20 persen dari total alokasi sekitar Rp132 miliar. Regulasi baru yang mengarahkan Dana Desa untuk mendukung program Koperasi Merah Putih masih menghadapi tantangan implementasi di tingkat kampung.

Dari sudut pandang investasi, rendahnya serapan Dana Desa mencerminkan belum optimalnya penguatan ekonomi lokal sebagai fondasi rantai pasok daerah. Padahal, ekonomi kampung yang sehat berperan penting dalam menopang sektor jasa, perdagangan, dan logistik di kawasan perkotaan Mimika.

Implikasi bagi Iklim Investasi

Terdapat beberapa isu kunci yang perlu dicermati investor dan pembuat kebijakan. Pertama, risiko administratif masih menjadi faktor dominan dalam realisasi anggaran. Kedua, ketergantungan tinggi pada transfer pusat menciptakan kerentanan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional. Ketiga, potensi keterlambatan proyek akibat penundaan transfer dapat memengaruhi kepercayaan pelaku usaha. Meski demikian, kondisi ini juga membuka ruang reformasi. Dengan perbaikan tata kelola dan penguatan kapasitas perencanaan OPD, risiko-risiko tersebut dapat ditekan secara signifikan.

Agenda Penguatan Fiskal Daerah

Ke dapan, penguatan iklim investasi di Mimika membutuhkan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan anggaran untuk meminimalkan kegagalan serapan. Kedua, diversifikasi PAD melalui optimalisasi sektor jasa, properti, dan ekonomi perkotaan yang berkembang seiring pertumbuhan penduduk. Ketiga, mendorong  skema public-private partnership (PPP) pada sektor infrastruktur dasar, perumahan, dan layanan publik.

Dengan basis ekonomi yang kuat dan peran strategisnya di Papua Tengah, Mimika memiliki potensi besar menjadi pusat pertumbuhan regional. Tantangan utamanya bukan terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada konsistensi kebijakan dan kepastian fiskal.

Harapan: Penguatan Struktur Fiskal

Kekurangan Rp152 miliar dalam realisasi pendapatan Mimika 2025 seharusnya tidak dibaca sebagai kegagalan ekonomi daerah. Sebaliknya, hal ini menjadi sinyal perlunya penguatan struktur fiskal dan pengurangan ketergantungan pada transfer pusat. Dengan reformasi kebijakan yang tepat, APBD Mimika berpeluang menjadi lebih stabil, bankable (tata kelolah yang jelas by system), dan menarik bagi investasi jangka menengah hingga panjang. **