Ini Pesan Mendagri pada Pembukaan KKT II Nasional 2026 di Mimika

Timika,papuaglobalnews.com – Toleransi bukan sekadar mencegah agar tidak terjadi konflik di tengah masyarakat, tetapi juga memastikan setiap warga negara memperoleh hak perlindungan, kesempatan dan pelayanan yang setara.

Penegasan tersebut disampaikan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Akmal Malik yang membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam membuka Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional Tahun 2026 di Gedung Futsal Mimika Sport Complex (MSC), Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Minggu 15 November 2026.

Akmal menyampaikan apresiasi kepada SETARA Institute, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya konferensi tersebut.

Menurutnya, penyelenggaraan Konferensi Kota Toleran di Mimika memiliki arti yang sangat strategis. Kegiatan ini bukan sekadar forum pertemuan dan pertukaran gagasan, melainkan ruang konsolidasi nasional untuk memperkuat komitmen bersama dalam merawat kebinekaan, membangun persaudaraan, serta memastikan setiap warga negara dapat hidup aman, damai, dan memperoleh hak serta kesempatan yang setara.

Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara yang dibangun di atas keberagaman. Terdapat ratusan suku dan etnis, berbagai bahasa daerah, tradisi, budaya, agama, serta kepercayaan yang hidup berdampingan dalam satu rumah besar bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Para pendiri bangsa telah meletakkan fondasi yang kokoh melalui Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen terhadap NKRI.

“Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita harus menyadari bahwa membangun masyarakat yang toleran bukanlah pekerjaan sederhana,” ujarnya.

Dikatakan, di tengah perkembangan masyarakat dan teknologi informasi, terdapat berbagai tantangan yang dapat mengganggu keharmonisan sosial.

Pertama, masih adanya sikap intoleransi, prasangka, diskriminasi, dan eksklusivisme yang dapat menghambat hubungan antarkelompok masyarakat.

Kedua, meningkatnya polarisasi sosial yang terkadang dibangun berdasarkan perbedaan identitas suku, agama, budaya, maupun pilihan politik.

Ketiga, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, provokasi, serta narasi permusuhan melalui media sosial yang dapat mempercepat meningkatnya ketegangan di tengah masyarakat.

Keempat, potensi konflik sosial yang dipicu berbagai persoalan, seperti kesenjangan sosial, perebutan sumber daya, persoalan batas wilayah, maupun persoalan internal umat beragama.

Kelima, belum optimalnya integrasi nilai-nilai toleransi dan inklusivitas dalam kebijakan publik, pelayanan pemerintahan, serta program pembangunan di berbagai daerah.

Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan bahwa toleransi tidak hanya menjadi tanggung jawab tokoh agama atau organisasi keagamaan. Toleransi juga bukan semata-mata urusan Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), maupun organisasi kemasyarakatan.

“Toleransi adalah tanggung jawab bersama seluruh unsur bangsa, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tegasnya.

Selain itu, Mendagri juga mengingatkan pentingnya regulasi sebagai landasan pemerintah dalam membangun kerukunan dan menjaga toleransi.

Ia menyebutkan, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29, memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan serta perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, terdapat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

Menurutnya, regulasi tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat moderasi beragama secara terencana, sistematis, konkret, dan berkelanjutan.

Ia mengingatkan para kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah agar tidak mengabaikan pentingnya aturan dalam menjalankan pemerintahan.

Menurutnya, kebijakan yang baik perlu didukung landasan regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Akmal juga menyampaikan perlunya sejumlah prakarsa strategis yang menjadi perhatian dan agenda bersama seluruh pemerintah daerah.

Pertama, penguatan kepemimpinan pemerintah yang inklusif dan berorientasi pada persatuan.

Menurutnya, kepala daerah merupakan pemimpin pemerintahan yang paling dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan, keputusan, dan sikap seorang kepala daerah memiliki pengaruh besar terhadap suasana kehidupan sosial di wilayahnya.

Karena itu, gubernur, bupati, wali kota beserta wakilnya harus menjadi teladan dalam merawat keberagaman.

Ia kemudian membagikan pengalaman ketika menyelesaikan persoalan konflik intoleransi di Kupang melalui pendekatan keberagaman dan kerukunan.

Salah satu pendekatan yang dilakukan mengajak rumah-rumah ibadah melaksanakan kegiatan bersama melalui lomba peternakan berbasis rumah ibadah.

Para pemenang nantinya diberikan hadiah oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu terus-menerus mempersoalkan perbedaan norma dan ajaran masing-masing agama karena setiap agama memiliki kitab suci dan ketentuan yang berbeda.