Harmoni yang Belum Sampai ke Kampung

Oleh : Laurens Minipko

ANGKA sering diperlakukan seperti tamu kehormatan. la dipersilakan duduk di depan, dipuji, lalu tak seorang pun bertanya dari mana datangnya. Di Mimika, tamu itu bernama 76,85, yakni Indeks Pembangunan Manusia atau IPM kabupaten ini pada 2024 menurut tabel Badan Pusat Statistik. Angka itu jauh di atas IPM Papua Tengah yang 59,75. Selisih hampir 17 poin itu mengesankan, dan justru karena mengesankan, ia perlu diperiksa.

IPM dibentuk dari tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dokumen Pemerintah Kabupaten Mimika yang merangkum data 2023 mencatat angka 75,91. Selisih dengan 76,85 tidak perlu buru-buru dianggap pertentangan, sebab keduanya bisa merujuk pada tahun observasi atau rilis yang berbeda. Yang lebih penting adalah pencermatan kita pada cara angka bekerja. Rata-rata membuat keadaan tampak lebih rata daripada kenyataannya. Sungai yang rata-rata kedalamannya semata kaki tetap bisa menenggelamkan orang di bagian tengah.

Dimensi pendidikan memberi contoh yang jelas. Harapan Lama Sekolah (HLS) memperkirakan berapa lama seorang anak akan bersekolah bila pola partisipasi hari ini bertahan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menghitung tahun pendidikan formal yang sudah ditempuh penduduk dewasa. Yang satu janji, yang lain pengalaman.

Di Mimika, HLS tercatat 12,96 tahun dan RLS 10,47 tahun. Jarak itu bisa dibaca sebagai kabar baik, tetapi juga patut dibaca dengan waspada, sebab HLS hanya peluang di atas kertas. la tak menjamin guru hadir di kelas, anak berjalan dan masuk sekolah, atau keluarga mampu menanggung biayanya.

Gagasan bahwa pembangunan harus dimulai dari kampung kerap diucapkan pejabat daerah ini. Bupati Mimika menyampaikan gagasan tersebut pada Juli 2024. la menyebut pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan, mencontohkan sekolah enam kelas yang hanya punya empat guru, menyebut program 3M (membaca, menulis, menghitung), dan meminta Bappeda membuat “potret IPM” sampai ke distrik dan kampung. Permintaan terakhir itu pengakuan yang jujur. Orang tidak meminta potret atas sesuatu yang sudah terang. Selama ini yang tersedia hanya satu angka besar di tingkat kabupaten, sementara kampung tetap gelap di baliknya.

Maka soalnya bukan lagi apakah pembangunan perlu menyentuh kampung, melainkan apakah ia berlangsung di kampung atau berangkat dari kampung. Pembangunan di kampung berarti program ditaruh di sana, sementara desain, indikator, anggaran, dan keputusan tetap dibuat dari kantor yang jauh.

Pembangunan dari kampung menjadikan warga, lembaga adat, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan ikut menyebut apa yang kurang dan menilai apa yang disebut berhasil. Perbedaan itu hanya akan menjadi permainan bahasa bila tak diuji: siapa yang mendefinisikan kebutuhan, apakah anggaran mengikuti kesenjangan, dan apakah masyarakat adat memegang posisi yang menentukan atau hanya diundang duduk di barisan depan sambil bertepuk tangan.

Ujian yang sama berlaku pada peristiwa yang tinggal hitungan hari. Mimika ditunjuk menjadi tuan rumah Konferensi Kota Toleransi Nasional Ke II Tahun 2026 pada selama tiga hari, Sabtu,14-Senin, 16 November, setelah meraih penghargaan harmony award sebagai kota terharmoni.

Itu layak dirayakan. Tetapi toleransi yang diukur dari ketiadaan konflik terbuka mirip IPM yang dibaca dari rata-rata: memberi kesan tenang, padahal ketenangan itu bisa dibeli dengan diamnya pihak yang paling lemah. Pemerintah kabupaten menyebut Amungme dan Kamoro sebagai dua suku besar di sini dan mengajak warga menghargai budaya keduanya.

Namun budaya mudah sekali berhenti sebagai dekorasi. Tarian penyambutan hadir di pembukaan, pakaian adat dipotret, nama suku disebut dalam pidato, lalu semuanya menghilang saat diskusi kebijakan dimulai.

Di titik ini cara pandang antropologis menolong kita membedah anatomi fenomena itu. Dalam kebijakan, kebudayaan sering diperlakukan sebagai benda: tarian, busana, dan ukiran yang bisa dipajang dan dipentaskan. Antropologi memandangnya sebagai sistem pengetahuan dan etika, yakni cara suatu masyarakat memahami dunia dan mengatur hubungan antarmanusia, dengan tanah, air, hutan, gunung, pesisir, dan leluhur. Proses mengubah sistem itu menjadi tontonan disebut folklorisasi, dan hasilnya adalah kebudayaan yang indah di panggung tetapi bisu di ruang rapat anggaran. Bagi Amungme dan Kamoro, harmoni sudah menjadi bagian dari cara hidup bersama jauh sebelum kata “toleransi” masuk kosakata birokrasi. Karena itu yang diperlukan adalah pendekatan emik: nilai-nilai itu dirumuskan oleh pemiliknya, dalam istilah mereka sendiri, baru kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa kebijakan, bukan sebaliknya.