Timika,papuaglobalnews.com – Marianus Maknaepeku, Wakil Ketua I Lemabaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika terutama Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Mimika Emanuel melalui Dinas Koperasi dan UMKM mampu mendatangkan seorang Menteri Koperasi UMKM Ferry Joko Juliantono untuk meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Atuka Distrik Mimika Tengah pada Kamis 9 April 2026.

Marianus mengungkapkan ini merupakan menjadi catatan sejarah tersendiri bagi masyarakat pesisir khususnya Atuka.

“Kami lemabaga adat berikan apresiasi khusus kepada Bapak Bupati John Rettob dan Bapak Wakil Emanuel Kemong yang telah meletakkan sejarah peradaban baru dalam membangkitkan ekonomi rakyat di kampung Atuka,” ujar Marianus kepada papuaglobalnews.com di Timika, Jumat 10 April 2026.

Marianus berharap setelah peresmian Kopdes Merah Putih di Atuka program nasional ini harus terus berkembang merata hingga di 133 kampung di 18 distrik di Kabupaten Mimika, termasuk Papua umumnya.

Sebagai tokoh masyarakat adat Kamoro, Marianus sangat mendukung atas program strategis Pemerintah Pusat yang langsung menyentuh membantu memperbaiki ekonomi masyarakat akar rumput.

Baca Juga:
TPNPB Kodap III Ndugama Darakma Nyatakan Tidak Bertanggungkawab Atas Aksi Penyanderaan 9 Perempuan di Jila
Tegas! Pemuda Katolik Komda Papua Tengah Ingatkan Yoris Raweyai Jangan Jadikan Konflik Papua Sebagai Kepentingan Politik
Oknum Operator SPBU Sempan Timika Diduga Praktik Curang dalam Pengisian BBM, Delapan Pemilik Mobil Jadi Korban
Dibaca: 68
Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.