Timika,papuaglobalnews.com – Tensi di Tanah Papua kembali memanas bukan karena provokasi, melainkan karena kekecewaan mendalam terhadap sikap Pemerintah Pusat yang semakin menafikan eksistensi dan kedaulatan masyarakat adat Papua.

Dinamika kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang kini berbuah formulasi baru melalui pembentukan Komite Percepatan Pembangunan dan Badan Pengelola Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), tanpa melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP), telah melukai hati orang-orang asli Papua.

“Sebagai representasi suara langsung dari tanah adat Mimika, saya menyampaikan dengan tegas. Pemerintah Pusat jangan anggap remeh kami, masyarakat adat Papua. Sejarah harus dicatat dengan tinta emas bahwa Otsus Papua bukanlah sekadar hadiah atau uang belas kasihan dari Jakarta. Otsus lahir dari rahim aspirasi orang Papua yang pada masanya menuntut kemerdekaan, yang kemudian dirumuskan sebagai jalan tengah untuk tetap berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan pengakuan atas identitas dan hak-hak adatnya,” tulis Vinsent dalam rilisnya kepada redaksi papuaglobalnews.com, Selasa 7 April 2026.

Ia menjelaskan, Majelis Rakyat Papua (MRP) lahir dari rahim masyarakat adat. MRP adalah roh dari kesepakatan historis tersebut, yang menjadi penjaga dan penentu arah kebijakan di Papua.

Oleh karena itu, jika Pemerintah Indonesia tidak lagi melibatkan MRP dalam setiap kebijakan strategis yang menyangkut nasib tanah Papua, maka masyarakat adat menyatakan dengan tegas.

Baca Juga:
Menkop UMKM Puji Potensi Alam Atuka, Dorong Pembangunan SPBU Solar Nelayan dan Gudang Pusat Distribusi
Wagub Deinas Geley: Baru Pertama Kali Negara Hadir, Ingatkan Warga Atuka Jaga KMP
John Rettob: Sejak Indonesia Merdeka, Baru Kali Ini Menteri Koperasi Tiba di Kampung Atuka

“Kami siap ambil alih Papua. Ambil alih dalam konteks ini adalah pengembalian kedaulatan penuh kepada struktur adat yang selama ini dipinggirkan. Jika Jakarta merasa tidak lagi membutuhkan MRP sebagai representasi orang asli Papua, maka jangan salahkan jika rakyat adat mengambil alih komando atas tanah leluhur mereka sendiri, karena secara historis, sosiologis dan yuridis, mereka adalah penguasa sesungguhnya di atas tanah ini,” tegasnya.

Ia menjelaskan surat terbuka yang tidak digubris dan lahirnya pendekatan baru yang diskriminatif pada Mei tahun 2024, MRP telah menyampaikan sebuah surat resmi dan rekomendasi strategis kepada Presiden RI, Jenderal Prabowo Subianto.

Dibaca: 63