Perang di Kwamki Belum Berakhir, Tokoh Masyarakat Desak Kepolisian Tangkap Waimum
Timika,papuaglobalnews.com – Perang bermula dari masalah selingkuh yang pecah di wilayah Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika beberapa waktu lalu oleh masyarakat ber Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari kabupaten luar kini belum berakhir, meskipun sudah dilakukan upaya damai patah panah oleh Kapolda Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Puncak beberapa waktu lalu.
Menyikapi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polres Mimika terutama masalah perang di Kwamki, Sem Wandagau, Ketua Lemasa mendesak pemerintah dan aparat kepolisian untuk menegakan hukum positif dengan menangkap para pelaku termasuk waimum (kepala perang) untuk diproses hukum.
Sem menyampaikan hal ini dalam Rapat Pelaksanaan Forum Kordinasi Pimpinan Daerah yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Mimika bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah (TKDD) berlangsung di salah satu hotel di Timika, Jumat 28 November 2025.
Dalam rapat kordinasi ini dengan narasumber Pj. Sekda Mimika Abraham Y. Kateyau, Kasdim 1710 Mimika Mayor Inf. Munir, Kompol Junan, Wakapolres Mimika, perwakilan Kejaksaan Negeri Mimika dan Pengadilan Negeri Mimika.
Sem meyakini dengan menangkap para pelaku termasuk waimum dapat menurunkan tensi saling serang kedua belah pihak.
Sem menyampaikan hal ini berangkat dari pengalaman dirinya sendiri ketika terjadi konflik perang di Jayanti beberapa tahun lalu. Ketika dirinya sebagai kepala perang ditangkap oleh polisi situasi perlahan-lahan tensinya turun dan berhenti hingga saat ini.
“Tangkap kepala perang supaya tensi perang bisa turun dan Timika aman. Kalau tidak mau selesaikan masalah, biar pemerintah turun uang triliunan rupiah masalah makin lama,” ujar Sem.
Sem mengungkapkan sekarang di Kwamki Narama sudah tidak ada lagi orang besar untuk mengakhiri persoalan.
“Kalau orang besar ada pasti cepat aman,” tuturnya.
Ia menyayangkan dalam situasi perang seperti itu pemerintah memberikan bantuan uang 100 juta sama dengan mendukung untuk membeli panah dan busur.
Selain menganjurkan terapkan hukum positif, Sem juga mengingatkan kepada pemerintah untuk hetikan kebiayaan memberikan bantuan logistik kepada masyarakat yang lagi berperang sebab bukan menjadi jaminan untuk berakhir justru akan memperpanjang masalah.
Sem juga mengharapkan kepada semua pihak terutama aparat keamanan dan pemerintah setelah rapat jangan menunggu lama atau menunda besok dan lusa tetapi secepatnya bergerak bertindak.
Yohanis Magai, Kepala Suku Damal mengemukakan konflik yang terjadi di Kwamki Narama bukan oleh masyarakat berKTP Mimika tetapi berKTP Kabupaten Puncak. Mereka yang datang tinggal sementara membuat perang sehinigga berdampak terhadap situasi Kamtimbas di Timika.
Ia berharap pemerintah yang mempunyai kewenangan harus kengambil sikap tegas dengan mengembalikan kepada daerahnya.
